Netral English Netral Mandarin
07:29wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Wagub DKI Nilai Anies Tak Perlu Diperiksa KPK, Netizen: Setuju Jangan Diperiksa karena Saya Takut Anies Korupsi

Selasa, 16-Maret-2021 07:53

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria
Foto : Viva.co
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menetapkan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles sebagai tersangka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memandang KPK tidak perlu memeriksa Gubernur Anies Baswedan.

"Ya nggak perlu sampai pemanggilan demikian," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.

Pernyataan Riza langsung menjadi sorotan publik. Di akun Mak Lambe Turah, Selasa (16/3/21), banyak netizen menanggapi. Ada yang mengusulkan sebaiknya diselidiki Kejagung karena tak percaya KPK, ada pula netizen  setuju dan tak setuju dengan pendapat Riza.

MLT: “Yuhuuu selamat morning gaisss. jadi begini apdetan paginya.”

Ravael Dwi: “Begimini ini tenang ada novel d kpk kok ngeper.”

Kino Cmyk: “Waw pasti ada apa apa nya.”

Kun Hartawan: “NasibMu kini DP0%. Maaf Rumah DP 0 Rupiah Anies Kini Buat Orang Kaya."

Eko Haryanto: “Kok kasus di DKI Jakarta, #KPK berjalan lambat, lebih baik ditangani oleh kejaksaan agung.”

Tania Ajjah: “Suka2 die lah...kan jkt.punya emaknye.”

Kinah Sa: “Setuju pak wagub,pak anies jngan di periksa kpk soalnya saya jg takut klo pak anies korupsi.”

Sebelumnya diberitakan, Wagub Riza, tak mau menduga-duga siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun, Pemanggilan Anies Baswedan untuk mengklarifikasi kasus ini dinilainya terlalu jauh.

"Saya tidak ingin, apa ya, menduga-duga ya, saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD Gubernur-Wagub dipanggil ya enggak bisa kerja kita semua. Atau urusan lain-lain semua dipanggil nggak ada," ucapnya.

Riza meyakini penyidik bekerja secara profesional dalam memanggil saksi untuk diperiksa. Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini ditangani oleh KPK.

"Jadi saya kira KPK sangat profesional, sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya, kita serahkan mekanismenya seperti selama ini yang ada di KPK tentu kita hormati," jelasnya.

Seperti diketahui, Lahan di Pondok Ranggon yang tengah berkasus di KPK tersebut dimaksudkan untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya mengungkapkan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya itu salah satunya juga ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen.

Ketua DPRD Minta Anies Tanggung Jawab Kasus Lahan Rumah DP Rp 0, Ini Kata Wagub

Sebagaimana diketahui, rumah DP 0 rupiah merupakan program yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza seperti dilansir detik.com pada Rabu (10/3/2021).

Perkara itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Tampak para tersangka atas nama Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu Yoory Corneles Pinontoan. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Penyidik KPK saat ini masih bekerja dalam proses penyidikan. Pemeriksaan saksi-saksi nantinya akan dijadwalkan.

"Kami akan terus melakukan pengumpulan bukti dan mengkonfirmasi pada pihak-pihak yang akan kami panggil dan periksa sebagai saksi dalam perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto