Netral English Netral Mandarin
banner paskah
12:17wib
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan orang di Hari Raya Idul Fitri. Khususnya mengantisipasi kerumunan akibat silaturahmi.
Wacana Reshuffle Menteri Inisial M Sekadar Sensasi?

Selasa, 20-April-2021 19:10

Pengamat politik Karyono Wibowo
Foto : Istimewa
Pengamat politik Karyono Wibowo
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wacana reshuffle atau perombakan kabinet menguat pasca rencana peleburan Kementerian Riset-Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian ini telah mendapat persetujuan DPR melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4/2021).

Kendati demikian, langkah presiden tersebut telah mendorong wacana reshuffle tak terhindarkan, bahkan cenderung liar. Namun, hal ini tentu wajar dalam dinamika politik kontemporer.

Demikian disampaikan pengamat politik Karyono Wibowo. Menurutnya, langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet.

"Dalam kaitan ini, mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru. Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru," kata Karyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021).

Soal siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, Karyono menyebut bahwa h itu tentu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. "Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Karyono, publik berharap skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang menempati kementerian yang baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat, yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa.

"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya," ujarnya.

Sementara terkait dengan wacana menteri yang berinisial M bakal diganti, Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute ini menilai bahwa itu merupakan pendapat spekulatif yang belum tentu benar.

"Wacana tersebut lebih sekadar sensasi. Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, M.Lutfi, dan Mahfud MD tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono," ungkapnya.

Karyono justru memprediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju.

"Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Untuk M Lutfi dan Muhadjir Effendi kemungkinannya peluangnya fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli