Netral English Netral Mandarin
banner paskah
23:38wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Viral SMK 2 Padang, EK: Tempuh Jalur Hukum, Jangan Mentang-mentang Gubernur dari PKS

Jumat, 22-January-2021 22:20

Pegiat media sosial Eko Kuntadhi.
Foto : Facebook
Pegiat media sosial Eko Kuntadhi.
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi meminta kepada pemerintah buat membentul lembaga pemantau kebijakan diskriminatif.

Sebab, kata dia berkaca dari kejadian SMK 2 Padang bisa ditempuh jalur hukum. Apalagi, tak boleh semena-mena memperlakukan kebijakan terlebih Gubernur Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Seharusnya ada lembaga yang memperkarakan kebijakan diskriminatif sprti SMK2 Padang ini ke jalur hukum.

Dinas Pendidikan Prov. Sumbar wajib bertangungjawab. Jangan mentang2 Gub. dari PKS Anda berbuat seenaknya memaksa siswi Kristen menggenakan busana muslimah!," tulisnya seperti dilansir, Jakarta, (22/1/2021).

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kabar seorang siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta pihak sekolah membuat surat pernyataan karena tidak bersedia mengenakan kerudung atau jilbab.

Kejadian itu viral setelah akun Facebook Elianu Hia yang mengaku sebagai orang tua siswi berinisial JCH itu menginformasikan jika dirinya dipanggil pihak sekolah karena putrinya tidak memakai jilbab.

"Lagi di sekolah SMK Negri 2 Padang, saya di panggil karena anak saya tidak pakai jilbab, kita tunggu aja hasil akhirnya, saya mohon di doakan ya," tulis Elianu di akun Facebook-nya, Kamis (21/1/2021).

 

 

 

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani