Netral English Netral Mandarin
banner paskah
09:36wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Meski Pakai SKB 3 Menteri Ditambah Piagam PBB, TZ: Buka Aurat Tak Bawa Kebaikan Siswi Muslimah

Kamis, 18-Februari-2021 11:53

Meski Pakai SKB 3 Menteri Ditambah Piagam PBB, Tengku Zul sebut : Buka Aurat Tak Bawa Kebaikan Siswi Muslimah
Foto : Istimewa
Meski Pakai SKB 3 Menteri Ditambah Piagam PBB, Tengku Zul sebut : Buka Aurat Tak Bawa Kebaikan Siswi Muslimah
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain kembali mempersoalkan kewajiban mengenakan jilbab bagi kaum perempuan. Ia pun mempermasalahkan isi SKB 3 Menteri.

"Mau pakai SKB 3 Menteri, bahkan 30 Menteri, ditambah Peraturan Presiden, ditambah Piagam PBB sekalipun, kalau membolehkan buka aurat bagi Muslimah tidak akan membawa kebaikan sama sekali bagi akhlak siswi Muslimah," kata Zul, Kamis (18/2/21).

"Dan, di akhirat semua SK itu tdk membuat Allah takut mengadili...," imbuhnya.

Untuk diketahui, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan.

Hal ini merespons isu intoleransi cara berpakaian di sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan. SKB diteken tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas.  "Bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers SKB 3 Menteri secara daring, Rabu, 3 Februari 2021.

Dalam SKB ini ditegaskan secara spesifik jika sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan. "Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua, itu bukan keputusan daripada sekolah di dalam sekolah negeri," ujarnya.  Nadiem menjelaskan, Pemda maupun sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut khusus agama tertetu. Sebab, hal ini merupakan hak di masing-masing individu, baik itu guru atau siswa. Nadiem menerangkan SKB Tiga menteri ini terbit berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, sekolah memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya, mencuat kasus dugaan intoleransi di SMKN 2 Padang. Sekolah ini mewajibkan siswi memakai jilbab, termasuk nonmuslim, hingga kemudian ramai di media sosial.  Kasus intoleransi di sekolah lalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, kasus intoleransi di lembaga pendidikan nyatanya bukan kali pertama. Kasus serupa pernah terjadi, yakni pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019. Jauh sebelumnya, pada 2014 pelarangan jilbab juga sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto