Netral English Netral Mandarin
02:06wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
TPDI: Kerumunan Jokowi Jelas Berbeda dengan Penyambutan dan Acara Habib Rizieq

Sabtu, 27-Februari-2021 16:05

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
Foto : Netralnews.com/Adiel Manafe
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah pihak mengkritik keras soal peristiwa kerumunan massa yang terjadi pada Senin (23/2/2021) saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan dalam iring-iringan melintasi jalan dari Bandara Frans Seda, Waioti, Maumere menuju Napun Gete, Waiblama, Kabupaten Sikka, NTT, guna meresmikan Bendungan Napun Gete yang sudah selesai dibangun pemerintah.

Ada yang menyamakan kerumunan Maumere itu dengan peristiwa kerumunan massa penjemput Habib Rizieq Shihab Shihab (HRS) saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada (10/11/2021) dan pada saat resepsi pernikahan putri HRS di Petamburan, Jakarta Pusat pada (11/11/2020) lalu. 

Karena itu pula sejumlah pihak menuntut supaya Polri memproses hukum Presiden Jokowi secara pidana sebagaimama Polri saat ini tengah memproses pidana HRS Shihab, karena di mata mereka baik Rizieq Shihab maupun Presiden Jokowi sama- sama telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerumunan masa sehingga harus ada perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum. 

Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus berpendapat, kerumunan masa saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di NTT jelas berbeda dalam segala aspek dengan kerumunan masa penjemputan HRS di bandara dan saat resepsi pernikahan putri HRS, sehingga sulit ditemukan kesamaannya.

"Karena itu sangat tidak fair, tidak jujur dan tidak pada tempatnya, jika ada kelompok yang menggeneralisir kasus kerumunan masa di Maumere dengan kerumunan massa Rizieq Shihab di Jakarta lalu menuntut agar ada perlakuan yang sama," kata Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Sabtu (27/2/2021). 

"Ini tentu saja tidak fair, karena massa yang berkerumum pada saat Presiden Jokowi melintas di sepanjang jalan menuju ke Bendungan Napun Gete, adalah massa yang spontan, tidak terorganisir, tidak dalam satu asosiasi dan tidak konstan," sambungnya.

Menurut Petrus, spontanitas massa itupun hanya terjadi pada dua titik lokasi, berasal dari warga perkampungan di sepanjang jalan yang dilalui Presiden Jokowi, tanpa direkayasa atau dikerahkan apalagi dikoordinir, sebagaimana terbukti dari jumlah massa yang berkerumun dalam jumlah kecil, berpakaian apa adanya, tanpa persiapan sapaan secara adat sebagaimana lazimnya orang Maumere menyambut kedatangan tamu negara.

"Sedangkan pada kerumunan massa penjemput Rizieq Shihab, mereka adalah massa yang diorganisir, terasosiasi dalam FPI dan datang dari luar (Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dll), sebagaimana terbukti dari penggunaan atribut FPI dll., menggunakan bus luar kota, berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta dan di Petamburan, dalam jumlah sampai puluhan ribu massa," ungkap Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores itu. 

Tidak Masuk Kualifikasi Pelanggaran Oleh Presiden Jokowi

Petrus menambahkan, soal tuntutan sejumlah pihak agar persoalan kerumunan dalam kunjungan kerja Jokowi di Maumere diproses hukum supaya ada persamaan di hadapan hukum dengan apa yang saat ini dihadapi oleh Rizieq Shihab, berupa pertanggungjawaban pidana, hal itu adalah hak setiap orang untuk menuntut keadilan dan Polri atau siapapun tidak perlu menghalang-halangi mereka yang mau melapor.

"Publik sudah cerdas dan bisa membedakan, mana peristiwa yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dan mana yang tidak. Rizieq Shihab dkk dimintai pertanggung jawaban secara pidana oleh Kepolisian, oleh karena Rizieq Shihab dkk. telah mengundang ribuan simpatisan, untuk hadir dalam resepsi pernikahan putrinya sehingga menimbulkan kerumunan massa besar sehingga masuk dalam kualifikasi melanggar UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan," jelasnya. 

Kerumunan di acara HRS, tegas Petrus, jelas berbeda dengan kerumunan massa  di Maumere pada 23 Februari 2021, dimana pihak Protokol Istana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tidak mengundang bahkan melarang warga Maumere untuk menghadiri peresmian Bendungan Napun Gete.

"Hal itu sebagaimana terbukti dari tidak adanya konsentrasi massa saat Presiden Jokowi tiba di Bandara Frans Seda, Waioti, hingga Bendungan Napun Gete, Maumere, termasuk tidak ada kerumunan masa di sepanjang jalan sepanjang 50 Km, kecuali secara sporadis di dua titik berbeda," ujar Petrus.

Presiden Jokowi Terjebak Dalam Kerumunan Massa Spontan

Lebih jauh, Petrus menjelaskan, Presiden Jokowi dipastikan dalam perjalanannya saat kunjungan kerja ke Maumere tetap berada dalam protokoler kesehatan Covid-19. Namun demikian Presiden Jokowi dan rombongan serta merta terjebak dalam jebakan massa spontanitas yang merapat ke tengah jalan, menutup jalan sehingga mobil Presiden Jokowi dan rombongan mau tidak mau harus berhenti agar masa dapat melihat wajah Presiden Jokowi dari dekat.

"Artinya perisitiwa kerumunan masa spontan di Maumere ini suatu "accident" atau setidak-tidaknya hanya sebuah "incident" kecil, yang hanya cukup memerlukan klarifikasi dari Pemda Sikka (Bupati dan Kapolres Sikka) selaku tuan rumah, agar permasalahannya menjadi jelas dan pihak-pihak yang berpandangan lain tidak lagi menggunakan kacamata kuda dalam melihat dan menggeneralisir kasus ini dengan kasus yang dihadapi Rizieq Shihab," tandasnya.

Terkait hal itu, Petrus juga meminta Polri harus bersikap tegas dan profesional dalam menghadapi gelombang laporan Polisi yang bakal muncul, karena ada sebagian orang ingin melapor, hanya sekedar latah dan ingin memanfaatkan panggung untuk publisitas diri dan kelompoknya lantas menggunkan kacamata kuda dalam melihat peristiwa ini dan mencoba menutup mata terhadap kasus-kasus yang mendera Rizieq Shihab dengan pasal berlapis untuk beberapa tindak pidana. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli