Netral English Netral Mandarin
05:02wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Terkuak, Selama Ini Ada 109 Investasi Miras Berlaku di 13 Provinsi, DS: Tadinya Mau Disempitkan, karena Ditolak yah Kembali...

Rabu, 03-Maret-2021 09:59

Ilustrasi Denny Siregar dan polemik Investasi Miras
Foto : Terkini.id
Ilustrasi Denny Siregar dan polemik Investasi Miras
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ternyata, Sebelum pemberlakukan UU Cipta Kerja dan Perpres ini, sudah ada izin yang keluar. 109 izin untuk minuman beralkohol, berada pada 13 provinsi.

Denny Siregar pun ikut berkomentar. Ia meretweets pernyataan akun Syarman Lawyer @Syarman59 yang mengatakan: "Lampiran Perpres No.10/2021 terkait Miras memang dicabut Presiden tapi sebelum ada Perpres tsb sudah keluar 109 izin untuk minuman beralkohol di 13 Provinsi."

Denny berkomentar:

"Tadinya mau disempitkan hanya di 4 provinsi saja, yang mayoritas non muslim dan punya adat istiadat yang berhubungan dgn miras.. Tapi karena ditolak, yah kembali lagi jadi 13 provinsi. Mungkin provinsi lain ngiri, kenapa cuman 4 doang yg boleh investasi??" kata Denny, Rabu (3/3/21).

Sebelumnya diberitakan, setelah suara penolakan berembus kencang, pemerintah akhirnya memutuskan membatalkan pemberian izin investasi di industri minuman keras (miras).

Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi siang ini, dua hari menjelang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini diberlakukan.

Beleid khusus memuat soal miras ini tertuang dalam lampiran III poin 31, 32, 33 yang mengatur secara spesifik mengenai usaha kategori terbuka dengan persyaratan khusus.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, selaku yang mengomandani permodalan di tanah air pun turut buka suara mengenai dicabutnya izin ini. Ia menegaskan akan tunduk dengan keputusan presiden serta mengapresiasi keputusan Jokowi ini.

Kendati begitu, Bahlil juga memberikan gambaran bahwa rencana yang menuai kontroversi ini bukanlah barang baru. Dia menegaskan, izin usaha ini bahkan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/Antara Foto

"Sejak tahun 1931 di negara kita sudah ada izin pembangunan minuman beralkohol. terus berlanjut, sebelum merdeka, setelah merdeka, orde baru, reformasi, sampai sekarang," jelas Bahlil dalam virtual conference BKPM, Selasa (2/3).

"Sebelum pemberlakukan UU Cipta Kerja dan Perpres ini, sudah ada izin yang keluar. 109 izin untuk minuman beralkohol, berada pada 13 provinsi," sambungnya.

Ia melanjutkan, membuka data ini bukan ia niatkan buat membela diri atau menyalahkan pihak tertentu. Melainkan lebih kepada pembuktian bahwa pemerintahan saat ini masih mendengar masukan.

Sebagaimana diketahui, rencana ini diurungkan setelah mendapatkan berbagai penolakan dari tokoh agama, hingga pemerintahan daerah. Bahlil pun meminta pengusaha di bidang ini mau berbesar hati menerima keputusan pemerintah.

"Perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama, namun tidak untuk menyalahkan satu dengan lain. Kepada teman-teman dunia usaha yang ingin ini tetap dilanjutkan kita harus bijak melihat kepentingan negara lebih besar," pungkas Kepala BKPM seperti dilansir Kumparan.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto