Netral English Netral Mandarin
17:04wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Terkait UU ITE, RH: Pembuat Pikir Sanksi Buat Orang Lain, Bukan Buat Mereka!

Kamis, 25-Februari-2021 16:05

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
Foto : Solopos
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH) turut angkat bicara terkait polemik Revisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Menurut RH, seringkali pembuat UU tidak berpikir bahwa sanksi dibuat untuk orang lain dan bukan untuk pembuatnya sendiri. 

"Seringkali pembuat UU itu berpikir bahwa sanksi di UU buat orang lain, bukan buat mereka!," tegas Refly, dikutip dari cuitannya, Kamis (25/2/2021).

Untuk diketahui, UU ITE atau UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam UU.

UU ini berlaku bagi mereka yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebelumnya, Refly juga sempat sampaikan pendapat bahwa kritik yang aman sesuai dengan UU ITE adalah dengan tidak menyampaikan kritik.

 

"Kritik aman sesuai dengan UU ITE itu, ya tidak menyampaikan kritik *emoticon*," kata Refly.

Cuitan Refly lantas mendapatkan komentar dari warganet. Ada yang menuai komentar pro dan kontra, bahkan ada yang menyalahkan partai politik.

"Persis !! itulah @PKSejahtera 

dia yg bikin undang2 dia yg reseh minta repisi," cuit @kozac***.

"Antum sebagai intelektual, 

coba tunjukan dgn data, bukan subyektifitas. 

yg dimaksud dengan Seringkali itu yg mana?   

UU apa? 

siapa yg membuat? 

brp ?anya UU yg gak obyektif tsb?," cuit @adjievat***.

"Sebaiknya kritik Anda ini ditujukan kepada DPR-RI yang membuat UU itu - apa benar sprt tuduhan Anda itu Mas @ReflyHZ ???," cuit @KAPITANBE***.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati