Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:09wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Terkait Kasus DP 0 Persen, TG: Sebentar Lagi Anies Menerima Penghargaan Kategori Membuat Program Hunian Buat Rakyat

Kamis, 18-Maret-2021 22:08

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
Foto : Istimewa
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi meminta kepada semua pihak buat menunggu adanya jawaban atas polemik program Pemprov DKI Jakarta rumah Down Payment (DP) nol persen.

Nantinya, jawaban itu akan dijawab Gubernur Anies Baswedan melalui penghargaan dengan kategori berhasil membuat program hunian buat rakyat.

"Tenang kawan-kawan.., untuk menjawab polemik rumah DP 0%, mungkin sebentar lagi @aniesbaswedan akan menerima penghargaan sebagai Gubernur yang berhasil membuat program hunian untuk rakyat. #UdahKebaca," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Sebelumnya, Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain: Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp217.989.200.000.

Sementara, dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun. Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati