Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:16wib
KontraS menyatakan selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Pemerintah Nepal tengah kelabakan karena jumlah kasus infeksi virus corona di negara itu melonjak 57 kali lipat, akibat penyebaran virus jenis mutasi dari India.
Terkait Amendemen UUD 1945, Ketua Fraksi Golkar MPR Sebut Tak Mungkin Dilakukan, Ini Alasannya

Minggu, 11-April-2021 21:40

Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena
Foto : Istimewa
Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan sependapat dengan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Saldi Isra yang menyatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mungkin dilakukan. 

"Sebab mengubah satu pasal otomatis akan bersinggungan dengan pasal yang lain sehingga pasal lain juga harus di amendemen," kata Idris Laena melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (11/4/2021). 

Ia mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sama halnya dengan membuka kotak pandora. Hal itu akan memberi peluang bagi semua pihak untuk mendompleng kepentingan politiknya."Jika satu lembaga saja yang diakomodir untuk ditambahkan kewenangannya maka berimplikasi pada lembaga lain. Pada akhirnya institusi lain juga akan meminta hal yang sama," kata Idris. 

Ia mengkhawatirkan jika amendemen UUD 1945 dilakukan maka akan sulit dikontrol mengingat ada sembilan fraksi dan tiap-tiap kelompok pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. 

Baca Juga :

Apalagi, dalam situasi pandemi COVID-19 membicarakan amendemen UUD 1945 bukan waktu yang tepat karena masyarakat sedang berkonsentrasi mengatasi pemulihan sektor ekonomi, sosial dan yang utama aspek kesehatan. 

"Ada kesan bahwa wacana amendemen UUD 1945 hanya demi kepentingan elit politik tertentu," ujar dia.Terakhir, berbicara tentang amendemen UUD 1945 atau hanya sebatas wacana amendemen terbatas perlu disikapi dengan hati-hati. 

"Tidak ada salahnya kita mendengarkan pendapat seluruh tokoh masyarakat terutama ahli hukum tata negara termasuk pendapat Prof Saldi Isra," katanya. 

Terpisah, Hakim MK Prof Saldi Isra mengatakan amendemen terbatas UUD 1945 tidak mungkin dilakukan. 

"Karena pengubah UUD 1945 sudah bersepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial," kata Saldi Isra.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati