Netral English Netral Mandarin
banner paskah
18:38wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
PKI Itu Paham, Partai, atau Manusia Iblis? TZ: Ada PKI Sholih tapi Juga Ada PKI Benci Islam

Sabtu, 20-Februari-2021 10:30

Tengku Zul: Ada Anak PKI Benar-Benar sholih tapi Juga Ada Anak PKI Benci Islam dan Ulama
Foto : Today.line
Tengku Zul: Ada Anak PKI Benar-Benar sholih tapi Juga Ada Anak PKI Benci Islam dan Ulama
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hingga kini, stigma "PKI" masih menjadi senjata jatuhkan lawan politik. Padahal, sebutan itu sering kali jauh menyimpang dari maknanya. 

Boro-boro mengungkap teori komunisme ala Karl Marx, mengungkap keberadaan suatu Partai yang tumbang pasca G-30-S pun tidak.  Malah, istilah "PKI" justri bergeser pada sebutan seolah sebagai "makhluk seperti setan, seperti iblis, anti Tuhan".

Mereka tidak peduli lagi tentang bagaimana logika tentang teori nilai lebih, keterasingan, konsepsi kritik kapitalisme, dan sebagainya yang diungkap Karl Marx.

Alhasil, generasi muda yang boro-boro mau membaca buku-buku Karl Marx, paham pun tidak apa itu komunisme dan komunis menjadi salah kaprah.

Terhadap sebutan "PKI", salah satunya disampaikan oleh mantan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain.

"Anak PKI tdk semuanya bermental PKI anti Islam. Ada beberapa kenalan saya anak PKI tapi berbeda 180° dgn bapaknya yg PKI anti agama dan membenci tokoh Islam. Mereka benar benar sholih. Tapi kenyataan juga ada anak anak PKI yg masih semodel sama bapak mereka. Benci Islam dan Ulama," kata Zul, Sabtu (20/2/21).

Mengenai analisa dan tanggapan terhadap sebutan "PKI", beberapa waktu lalu, Iqbal Aji Daryono pernah mengungkap fenomena sebutan "PKI".  Dinukil Detik.com, berikut catatan lengkap Iqbal:

Di Indonesia, bulan Oktober dirayakan sebagai Bulan Bahasa. Saya tidak tahu apakah Anda ikut merayakannya atau tidak. Tapi saya ingin memulai Bulan Bahasa ini dengan secuil renungan kebahasaan, terkait tema yang sejak berminggu-minggu lalu titik didihnya mengalahkan lava Gunung Agung.

Ini tentang PKI, 1965, dan segala konstruksi wacana yang mengiringinya. Ya, memangnya ada yang lebih panas dibanding itu?

Jadi ceritanya, saya mengutak-utik ungkapan-ungkapan berbau stigma yang selalu digunakan di narasi-narasi resmi sejarah versi Orde Baru. Dari utak-utik yang sama sekali tidak berkualifikasi ilmiah ini, saya melihat ada efek turunan yang sepertinya belum banyak dibicarakan.

Ungkapan yang menarik hati saya itu bukan "bahaya laten komunis", "tidak bersih lingkungan", ataupun "menggunakan cara-cara komunis". Ketiganya sudah dibahas banyak orang. Yang saya pikirkan sesederhana personifikasi atas kata "PKI".

Begini maksud saya. Ketika membicarakan aksi-aksi persekusi yang dilakukan oleh orang-orang PKI antara 1960 hingga 1965, kalimat yang ditulis atau diucapkan selalu menyebut PKI dalam fungsi personifikasi. Hasilnya, muncullah aneka kalimat seperti: "Banyak kyai dan santri di Jawa Timur dibunuh PKI."; "Paman saya diculik PKI, dimasukkan karung dan dipukuli."

Kalimat-kalimat senada terus direproduksi, baik yang memang terkait fakta sejarah (ya, saya percaya orang-orang komunis menanam banyak kesalahan pra-1965) maupun yang semata demi kepentingan propaganda antikomunis (saya juga percaya kesalahan itu dikapitalisasi berlipat-lipat sebagai amunisi pembantaian 1965-1966). Lalu apa hasilnya?

Hasilnya, ada satu hal yang akhirnya tidak kita sadari saat mendengar kalimat-kalimat seperti di atas. Dengan membaca kata "dibunuh PKI", kita seolah lupa bahwa PKI bukanlah manusia. Apakah PKI bisa membunuh? Tidak. Apakah PKI bisa menculik orang? Tidak. Yang membunuh adalah "orang-orang PKI". Bukan PKI.

PKI adalah sebuah partai politik. Sebagai parpol, ia merupakan wadah berisi orang-orang. Sementara, tidak semua orang di dalam parpol itu memiliki porsi tindakan yang sama dalam segenap kericuhan yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak pula semua orang di situ memiliki pengetahuan yang sama tentangnya. Tidak semua orang PKI membunuh. Bahkan saya yakin sebagian besar orang PKI tidak membunuh.

Semasa hidupnya, mendiang bapak saya pernah bercerita. Pada suatu hari menjelang 1965 dia nyaris membubuhkan tanda tangan untuk keanggotaan organisasi pemuda yang dekat dengan PKI (saya lupa, kalau bukan IPPI ya CGMI). Untunglah seorang kawan segera mencegahnya, lalu mengajaknya bergabung ke Pemuda Muhammadiyah. Allahu akbar.

Bapak selalu bersyukur atas ajakan temannya itu. Sebab belakangan semua nama yang telanjur menandatangani keanggotaan organisasi kiri tersebut kena ciduk, dan wallahualam nasibnya bagaimana. Dasar pencidukan itu ya gampang saja: tanda tangan keanggotaan organisasi. Jadi, andai bapak saya tanda tangan juga, jelas dia akan termasuk yang terciduk, sehingga saya terpaksa lahir ke dunia dari ayah yang lain (entah ayah saya Donald Trump, Kim Jong Il, atau Amien Rais, saya juga tidak tahu).

Nah, apakah para pemuda yang mencoretkan tanda tangan itu paham akan G30S? Kemungkinan besar tidak. Bahkan sangat mungkin mereka juga kaget waktu dibilang PKI. "Lha wong aku CGMI, kok!" barangkali begitu yang mereka ucapkan dengan rasa takut campur heran.

Sialnya, kata "PKI" sudah tidak lagi berdiri sebagai penanda sebuah partai politik. Ia jadi semacam penanda "spesies" yang berbeda dengan manusia normal. Akibatnya, muncul dua efek psikolinguistik.

Pertama, sifat kemanusiaan pada "orang PKI" atau "anggota PKI" dihilangkan, dan mereka pun muncul dalam imajinasi publik sebagai demon. PKI adalah monster atau zombi gentayangan.

Kedua, karena istilah PKI telah diposisikan sebagai suatu kategori jenis makhluk tertentu, maka massa tak lagi peduli apakah "si PKI" itu paham persoalan atau tidak, terlibat persekusi sejak 1960 atau tidak, terlibat Gerakan 30 September di Jakarta atau tidak. Di sinilah muncul efek pukul rata, generalisasi. Ketika wacana yang tersebar selalu menampilkan rangkaian kata "dibunuh PKI" atau "memburu PKI", maka segenap anggota kelompok yang diidentifikasi sebagai "spesies PKI" pun tersambar.

Walhasil, mereka yang tidak tahu apa-apa tentang G30S, tidak terpikir untuk melakukan kudeta, tidak pernah satu kali pun ikut mempersekusi apalagi mengeksekusi ulama atau santri, ikut terkena getah terpahitnya.

Maka, seorang mbak-mbak anggota Gerwani yang sepanjang umurnya dihabiskan untuk mendidik anak-anak di desa-desa pun ikut diseret, diperkosa, dan dibantai. Seorang petani yang cuma menerima bantuan benih padi dari BTI pun turut dihabisi. Bahkan seorang pemuda (ini pamannya teman saya) yang cuma kadang-kadang main bola dengan anak-anak Pemuda Rakyat pun turut disikat.

Dibunuh PKI. Diculik PKI. Menangkap PKI. Memburu sisa-sisa PKI. Coba rasakan, ada efek generalisasi dari semua rangkaian kata-kata itu. Kalau toh G30S memang didalangi para petinggi PKI, kalau toh para elite PKI memang menjalankan peran sebagai pemain aktif dalam gonjang-ganjing waktu itu, lantas bagaimana logikanya sehingga dosa para petinggi PKI dianggap sebagai dosa PKI?

Coba kita cari pembanding. Kalau Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, M. Nazaruddin, Andi Nurpati, dan Angelina Sondakh melakukan korupsi berjamaah dalam posisi sebagai petinggi Partai Demokrat, dan menggunakan mesin-mesin Partai Demokrat dalam korupsi mereka, bisakah kejahatan mereka disebut sebagai kejahatan Partai Demokrat?

Dengan logika yang sama sebagaimana berlaku di tengah massa pada 1965-1966, bisakah seorang seksi konsumsi dalam sebuah rapat pimpinan ranting Partai Demokrat di Desa Tirtonirmolo, Bantul tiba-tiba dicokok dengan tuduhan "terlibat kasus Hambalang"? Enggak, kan?

Saya paham, perbandingannya tidak 100?il. Anggota Partai Demokrat di akar rumput tidak bergesekan dengan kelompok lain, tidak sebagaimana gesekan antara orang-orang PKI dengan orang NU, Masyumi, dan PNI. Namun faktanya pada 1965-1966 ada ribuan orang yang tidak tahu apa-apa tersambar badai pembunuhan hanya karena dia dianggap "spesies PKI". Mereka di-"iblis"-kan cuma gara-gara status sial keanggotaan organisasi, bahkan dianggap "terlibat G30S". Padahal, apa iya seorang buruh pabrik gula di Jombang yang terdaftar sebagai anggota SOBSI, misalnya, tahu-menahu tentang gerakan di Lubang Buaya Jakarta?

Sekarang, mari andaikan pengucapannya sedikit dinetralkan. Sederhana saja, "dibunuh PKI" diganti dengan "dibunuh orang PKI". Posisi PKI di ungkapan kedua terasa lebih enak, karena PKI masih diposisikan sebagai partai politik, sedangkan pelaku pembunuhannya semata sebagai anggotanya.

Eksperimen kebahasaan ini bukan cuma berlaku pada kasus PKI. Ambillah contoh kategori etnis. Biar tidak SARA, pakai contoh saya sendiri saja yang orang Jawa. Katakanlah saya melakukan hal buruk, semisal menyerobot antrean. Lalu Anda mengomel, "Orang Jawa satu itu norak bener." Bandingkan dengan: "Jawa satu itu norak bener." Terasa bedanya, bukan?

Dulu waktu masih menjadi editor buku pelajaran untuk madrasah, pernah saya mengkritik seorang penulis karena membuat kalimat semacam, "Dia pun memukul Yahudi itu." Rasanya rasis banget. Barulah terasa mendingan saat kata "orang" ditempelkan di depan kata "Yahudi".

Saya tidak hendak berandai-andai, dengan berkhayal bahwa banyak orang tak berdosa akan terselamatkan pada 1965-1966 hanya dengan mengganti pengucapan "dibunuh PKI" dengan "dibunuh orang PKI". Tapi setidaknya kita menemukan bahwa ada gejala-gejala kebahasaan yang berkelindan bersama gelombang pasang politik.

Dari kesadaran itu, semestinya kita juga lebih berhati-hati jika di tahun-tahun ini menemukan ungkapan-ungkapan mencurigakan yang bermunculan bersama naik turunnya suhu politik menjelang 2019. Siapa tahu kita cuma sedang dijadikan mainan oleh kekuatan-kekuatan besar, dengan peranti halus berupa bahasa, istilah-istilah, atau idiom-idiom yang bermasalah secara logika.

Akhir kata, selamat merayakan Bulan Bahasa. Cintailah Bahasa Indonesia, meski kadangkala Bahasa Indonesia tidak terlalu mencintai Anda.

 

Penulis: Iqbal Aji Daryono

Pengidap obsesif kompulsif atas bahasa, punya kegemaran memperjuangkan "hati nurani linguistik"

Jakarta, 3 Oktober 2017

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto