Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:50wib
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggunakan 17 titik periksa yang sebelumnya disiapkan untuk pengamanan mudik sebagai pos pemeriksaan Surat Izin Keluar-Masuk. Dua hari ke depan diperkirakan akan terjadi lonjakan masyarakat yang nekat mudik Idulfitri 2021.
PKS Teguh Jadi Oposisi di Tengah Wacana Reshuffel, Mardani Ungkit Lolosnya Revisi UU KPK dan UU Omnibus Law

Rabu, 21-April-2021 16:42

Mardani Ali Sera
Foto : dpr.go
Mardani Ali Sera
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menanggapi wacana reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Politikus PKS, Mardani Ali Sera mengungkat sejumlah harapannya. 

Ia juga sempat mengungkit soal lolosnya  Lolosnya Revisi UU KPK dan UU Omnibus Law sehingga keberadaan oposisi tetap harus penting di tengah upaya Pemerintah memperkuat pemerintahannya melalui reshuffle kabinet.

Dalam konteks inilah, PKS konsisten akan menjadi pihak oposisi.

“Bismillah, satu pekan terakhir isu reshuffle kabinet kerja ramai di publik. Dalam beberapa kesempatan saya mengingatkan, jangan ada politik dagang sapi. Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas & intelektualitas diperlukan. Ini harus jadi perhatian pak @jokowi,” kata Mardani seperti dinukil NNC dari akun pribadinya, Rabu 21 April 2021.

“Bila reshuffle benar terjadi, maka momen reshuffle ini terhitung hanya berjarak 4 bulan dari reshuffle lalu (Des ’20). Semoga dinamika itu menjadi pertanda keseriusan pemerintah dalam mengatur urusan publik. Jangan sampai reshuffle ini jd ajang mengatur ulang peta politik semata,” lanjutnya.

Mardani Ali Sera menduga bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki visi dan misi serta target. Meski demikian, ia harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.

“Evaluasi hrs mendengar dr berbagai pihak, publik tak ingin menteri yg diganti kelak adlh mereka yg sebenarnya sdh membangun fondasi kokoh. Mungkin ybs tdk popular, tetapi sebenarnya sdh bekerja sangat keras,” kata Mardani.

Adapun evaluasi harus dilakukan secara adil berdasar data yang akurat. Meski resuffle adalah hak Presiden namun harus dilakukan secara efektif. 

“Evaluasi hrs dilakukan dengan adil dan berbasis data yang akurat. Memang reshuffle hak prerogatif presiden, tp tetap perlu penuh perhitungan dengan melihat efektifitas pemerintahan. Alangkah baiknya di bulan Ramadhan ini, Pak @jokowi mengikuti Reformasi Birokrasi,” imbuhnya.

“Miskin strukur kaya fungsi, tidak perlu banyak2 di pemerintahan. Karena, di pemerintahan itu sdh punya kekuasaan, udah punya anggaran, udah punya ASN sampai aparat,” tutur Mardani.

Dalam hal ini, PKS memutuskan untuk berada tetap sebagai oposisi. 

“Dlm momen kali ini, insyaAllah @PKSejahtera kian teguh sebagai oposisi krn jelas makin membuat demokrasi kita sehat,” katanya.

Dalam membangun pemerintahan yang tangguh, perlu pihak oposisi yang tangguh pula. Belajar dari kasus lolosnya Revisi UU KPK & UU Omnibus Law, maka perlu penyeimbang yang jelas. 

“Memang kita perlu pemerintahan yang kuat, tp disaat yang sama oposisi yang tangguh jg diperlukan. Lolosnya Revisi UU KPK & UU Omnibus Law merupakan contoh tidak kuatnya oposisi di parlemen, check and balances pun kurang berjalan,” kata Mardani.

“Dalam konteks demokrasi kita mengalami kerugian, semoga ini disadari rekan2 yang lain,” katanya.

“Tidak punya beban politik seperti periode pertama, salah satu yg mesti pak @jokowi sadari. Monggo reshuffle tp pastikan hasilnya bermanfaat bagi rakyat, bagi percepatan penanganan Covid-19, perekonomian yg kian membaik, makin adil&yg utama rakyat merasa negara hadir di negeri ini,” pungkasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto