Netral English Netral Mandarin
13:31wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Sebut Tanpa FPI, Birgaldo: Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi

Rabu, 30-December-2020 13:53

Sebut Tanpa FPI, Birgaldo sebut Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi
Foto : Istimewa
Sebut Tanpa FPI, Birgaldo sebut Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi
12

BATAM, NETRALNEWS.COM - Menanggapi keputusan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang melarang dan membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI), pegiat kemanusiaan Birgaldo Sinaga, mengapreasiasi Jokowi.

"Terimakasih Pak Presiden Jokowi... Saya punya kopi dari kampung tanah Batak Pak. Kalo singgah ke Batam, saya akan buat kopi terbaik untuk saya suguhkan ke Bapak Jokowi. Matur nuwun Pak Presiden...(emoticon love)," kata Birgaldo sambil mengunggah gambar bertulis "Tanpa FPI".

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah secara resmi melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Selain itu, pemerintah juga akan menghentikan segala aktivitas yang digelar oleh FPI.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Ia menuturkan, bahwa alasan keputusan pemerintah tersebut ialah karena organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca Juga :

Hal tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.

Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.

"Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkapnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto