Sudahi Polemik Soal Vaksin Covid-19

Sabtu, 16-January-2021 13:42

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Program Vaksin Covid-19 secara resmi telah dimulai sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalani suntik vaksin perdana pada Rabu (13/1/2021), namun kontroversi dan perdebatan mengenai Vaksin dan penggunaanya ternyata masih terus bergulir, bahkan makin kencang. 

Keadaan ini, menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Anas Thahir, tentu hanya akan membuat situasi semakin bising dan sama sekali tidak menguntungkan bagi upaya bangsa Indonesia agar bisa lebih cepat keluar dari situasi pandemi Covid-19. 

Padahal, kata Anas, dengan diterbitkannya izin edar darurat vaksin oleh BPOM, dan fatwa halal oleh MUI, seharusnya semua pihak segera beradaptasi dan bisa menghentikan perdebatan soal vaksin. Baik yang menyangkut aspek keamanan, kehalalan, resiko pemakaian maupun evikasi Vaksin yang digunakan. 

"Sebab semua materi perdebatan yang selama ini terjadi sesungguhnya sudah dijawab tegas oleh MUI dan BPOM. Jika ternyata terjadi kekeliruan di lapangan, pasti kedua lembaga itu akan bertanggung jawab," ujar Anas dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021). 

Namun faktanya, lanjut Anas, hasil survei Populi Center, masih ada 40 persen lebih masyarakat yang menolak untuk di Vaksin. Baik karena faktor ketidak percayaan terhadap hasiat dan efek samping, maupun karena alasan lain. 

"PR kita adalah bagaimana masalah ini segera teratasi. Sudah saatnya seluruh energi dan pikiran kita diarahkan untuk bersama-sama ikut mendorong agar program vaksinasi secara nasional bisa berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia agar wabah bisa semakin cepat teratasi," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Anas menyebut Pemerintah harus lebih menggalakkan lagi program sosialisasi Vaksin ini secara massif dengan pendekatan persuasif, kemanusiaan, edukatif dan tetap memperhatikan hak asasi setiap warga. 

"Tidak boleh lagi menggunakan cara-cara ancaman apalagi intimidasi yang hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya. 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Program Vaksin Covid-19 secara resmi telah dimulai sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalani suntik vaksin perdana pada Rabu (13/1/2021), namun kontroversi dan perdebatan mengenai Vaksin dan penggunaanya ternyata masih terus bergulir, bahkan makin kencang. 

Keadaan ini, menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Anas Thahir, tentu hanya akan membuat situasi semakin bising dan sama sekali tidak menguntungkan bagi upaya bangsa Indonesia agar bisa lebih cepat keluar dari situasi pandemi Covid-19. 

Padahal, kata Anas, dengan diterbitkannya izin edar darurat vaksin oleh BPOM, dan fatwa halal oleh MUI, seharusnya semua pihak segera beradaptasi dan bisa menghentikan perdebatan soal vaksin. Baik yang menyangkut aspek keamanan, kehalalan, resiko pemakaian maupun evikasi Vaksin yang digunakan. 

"Sebab semua materi perdebatan yang selama ini terjadi sesungguhnya sudah dijawab tegas oleh MUI dan BPOM. Jika ternyata terjadi kekeliruan di lapangan, pasti kedua lembaga itu akan bertanggung jawab," ujar Anas dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021). 

Namun faktanya, lanjut Anas, hasil survei Populi Center, masih ada 40 persen lebih masyarakat yang menolak untuk di Vaksin. Baik karena faktor ketidak percayaan terhadap hasiat dan efek samping, maupun karena alasan lain. 

"PR kita adalah bagaimana masalah ini segera teratasi. Sudah saatnya seluruh energi dan pikiran kita diarahkan untuk bersama-sama ikut mendorong agar program vaksinasi secara nasional bisa berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia agar wabah bisa semakin cepat teratasi," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Anas menyebut Pemerintah harus lebih menggalakkan lagi program sosialisasi Vaksin ini secara massif dengan pendekatan persuasif, kemanusiaan, edukatif dan tetap memperhatikan hak asasi setiap warga. 

"Tidak boleh lagi menggunakan cara-cara ancaman apalagi intimidasi yang hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.