Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:37wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Soal Survei SMRC, PKS: Gambaran Pemerintah Gagal Menarasikan Agama...

Jumat, 09-April-2021 10:27

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf
Foto : DPR
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf merespons hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) yang menyatakan sebanyak 32% masyarakat dari unsur umat Islam setuju bahwa pemerintah menghalang-halangi kegiatan dakwah.

Selain itu, disebutkan juga masih cukup banyak umat Islam yang tidak merasa punya kebebasan untuk kegiatan keagamaan mereka.

Menurut Bukhori, kendati secara statistik masih di bawah 50%, temuan tersebut adalah persoalan krusial untuk menjadi perhatian serius pemerintah dalam kewajibannya menjalankan amanat UUD 1945.

Karena pada dasarnya, Negara menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

“Survei tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah gagal menarasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah selama ini gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana di tengah kondisi keberagamaan masyarakat yang heterogen," kata Bukhori dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

"Selain itu, ini adalah alarm yang mengindikasikan betapa rentannya kondisi praktik beragama di Indonesia,” sambungnya.

Bukhori menilai, rentannya praktik keberagamaan salah satunya ditandai dengan maraknya serangan maupun persekusi terhadap tokoh agama maupun rumah ibadah yang terjadi belakangan ini. Ironisnya, intimidasi tersebut tidak jarang menyasar kelompok maupun tokoh agama yang kritis terhadap pemerintah.

“Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa umat Islam tidak hanya diisi oleh satu kelompok tertentu saja. Ada kelompok lain yang juga perlu diayomi dan diperlakukan setara dalam hal merangkul gagasan mereka untu menyelesaikan problem kebangsaan yang kompleks,” ungkapnya.

“Saya optimis, keteladanan pemerintah dalam berlaku adil kepada setiap pihak akan meredakan sentimen masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan persepsi masyarakat yang menilai pemerintah menghalang-halangi dakwah tersebut memiliki alasan yang bersifat multidimensional, yakni karena alasan agama, sosial, maupun politik. Sehingga butuh penyelesaian komprehensif dengan melibatkan pelbagai pihak dari umat Islam itu sendiri,” jelas Bukhori.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti temuan cukup banyaknya masyarakat yang sering atau selalu takut bicara masalah politik (39%). Terlebih, angka ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 14% pada Juli 2009 menjadi 39% pada Maret 2021.

“Tren ini akan berpengaruh pada rontoknya kualitas demokrasi kita. Ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi tradisi intelektual kita, yakni tradisi untuk menegur dan menasihati kekuasaan,” ujarnya.

Sebab, lanjut Bukhori, dengan semakin sedikit rakyat tersisa yang berani menegur kekuasaan, maka kekuasaan itu akan semakin merasa benar, sehingga secara tidak sadar akan menjerumuskan dirinya dalam syahwat kekuasaan semu. Jika hal tersebut dibiarkan, justru akan semakin membawa negara ini pada puncak otoritarianisme.

“Fakta sejarah bangsa kita telah mengajarkan bagaimana otoritarianisme seperti Orde Lama dan Orde Baru justru berakhir dengan kejatuhan dan pesakitan. Kita semua berharap hal itu tidak terjadi pada masa kini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kriminalisasi ulama.

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.

“Sekitar 60% warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27%,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI' pada Selasa (6/4/2021).

Sejalan dengan itu, survei SMRC juga menemukan bahwa 54% warga muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah/negara. Yang percaya 32?n tidak menjawab 14%.

"Sekitar 54% warga Muslim tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah. Yang percaya 32?n tidak menjawab 13%," ungkap Saidiman.

Selain itu, survei SMRC juga menunjukkan  sekitar 39% warga menyatakan masyarakat sering atau selalu takut bicara masalah politik, dan 32% menyatakan masyarakat takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum. 

“Walau tidak mayoritas, tapi kita perlu peduli karena angka ini menunjukkan peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya,” papar Saidiman.

Saidiman menjelaskan, yang menilai masyarakat takut berbicara tentang masalah politik naik dari 14% pada Juli 2009 menjadi 39% saat ini. Demikian pula, yang menilai masyarakat takut karena karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 23% pada survei Juli 2009 menjadi 32?lam survei Maret 2021.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati