Netral English Netral Mandarin
04:20wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Soal Kudeta Demokrat, Praktisi Hukum: Sikap AHY Otoriter dan Paranoid

Kamis, 04-Februari-2021 12:50

Praktisi hukum Petrus Selestinus
Foto : Istimewa
Praktisi hukum Petrus Selestinus
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyoroti langkah Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan PD secara paksa. 

"Kita patut sesalkan sikap Ketua Umum PD AHY, karena tidak pada tempatnya mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta klarifikasi dan konfirmasi, tentang dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD. Pasalnya, Presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ PD dan bukan organ Mahkamah Partai Politik di PD," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Kamis (4/2/2021). 

Petrus menjelaskan, menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol maupun AD/ART PD, bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan organ Yudikatif Partai Politik yang menyelenggarakan kekuasaan Yudikatif Partai dengan wewenang menyelesaikan perselisihan partai politik, menyangkut kepengurusan partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat, karena itu bukan wewenang seorang Ketua Umum Partai.

"Secara hukum, AHY seharusnya menyerahkan persoalan beberapa kader dan fungsionaris PD yang diduga melakukan gerakan merebut paksa Partai Demokrat, kepada Mahkamah Partai PD selaku organ yudikatif partai dan selanjutnya Mahkamah Partai politiklah yang melaksanakan tugas penyelidikan dan meminta klarifikasi kepada semua pihak, karena itu bukanlah tugas AHY, Ketua Umum PD," ujarnya. 

Untuk itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menegaskan, sikap Partai Demokrat menuduh ada pejabat lingkaran Istana akan mengambil alih kepemimpinan PD dengan cara mengkudeta, kemudian menulis surat resmi meminta agar Presiden Jokowi mengklarifikasi isu kudeta dimaksud, merupakan langkah serampangan yang tidak memiliki dasar hukum. 

"Sikap hiperaktif AHY, terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid, karena terlalu jauh menarik ke luar isu kudeta sebagai persoalan internal PD ke lingkaran Istana. Padahal, secara yuridis dan organisatoris, isu kudeta dimaksud termasuk dalam kualifikasi perselisihan partai politik dan yang menjadi domain Mahkamah Partai," pungkas Petrus.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati