Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:24wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Soal Korupsi Sarana Jaya, FH Ingatkan Wagub Ariza: Ada Hukum bagi yang Menghalangi Penyelidikan

Selasa, 16-Maret-2021 10:50

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean (FH) menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang mengatakan KPK tak perlu memanggil Gubernur Anies dalam kasus korupsi Perumda Sarana Jaya.

Ferdinand menyayangkan pernyataan Ariza. Menurutnya sebagai pejabat publik Ariza tak dapat mengintervensi penyelidikan.

Dikatakan Ferdinand, biarkan KPK bekerja secara profesional, tanpa perlu membangun opini atau berniat menghalangi.

"Bung Riza Patria Wagub, sbg pejabat , anda tak layak bicara sprt ini. Biarkan @KPK_RI bekerja secara profesional dan prosedur serta teknik penyelidikan," kata Ferdinand dalam akun Twitternya.

"Tak perlu membangun opini apalagi niat anda untuk menghalangi KPK," lanjut Ferdinand.

Ia pun memperingatkan Ariza, bahwa ada hukuman bagi pihak yang menghalanginya penyelidikan.

"Jgn lupa, ada hukumnya bg yg menghalangi penyelidikan..!," tulisnya lagi.

Diketahui KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menetapkan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles sebagai tersangka.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memandang KPK tidak perlu memeriksa Gubernur Anies Baswedan.

"Ya nggak perlu sampai pemanggilan demikian," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.

Politikus Gerindra itu tak mau menduga-duga siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun, Pemanggilan Anies Baswedan untuk mengklarifikasi kasus ini dinilainya terlalu jauh.

"Saya tidak ingin, apa ya, menduga-duga ya, saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD Gubernur-Wagub dipanggil ya enggak bisa kerja kita semua. Atau urusan lain-lain semua dipanggil nggak ada," ucapnya.

Ariza meyakini penyidik bekerja secara profesional dalam memanggil saksi untuk diperiksa. Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini ditangani oleh KPK.

"Jadi saya kira KPK sangat profesional, sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya, kita serahkan mekanismenya seperti selama ini yang ada di KPK tentu kita hormati," jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati