Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:40wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Demokrat Dilanda Kemelut, Mahfud akhirnya Angkat Bicara, Pernyataannya Menohok Kubu...

Sabtu, 06-Maret-2021 12:10

Menkopolhukam
Foto : Istimewa
Menkopolhukam
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menkopolhukam Mahfud MD buka suara terkait kisruh partai Demokrat. Menurutnya, pemerintah sudah menjalankan amanat Undang-Undang dalam konflik yang ada. 

Mahfud pun membandingkan dengan konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Matori Abdul Jalil dengan Abdurrahman Wahid. 

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Sabtu (6/3/2021). 

Saat itu, kata Mahfud  Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.

Mahfud menambahkan saat ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal partai Demokrat. Selain itu, belum menjadi masalah hukum. 

"Bagi Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," tulisnya lagi. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Taat Ujianto