Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:34wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Soal Kasus Yoory, DKI Harus Bersih-Bersih Orangnya Ahok

Senin, 08-Maret-2021 16:18

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah
Foto : Rmol
Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah
46

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat yang merupakan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah menyebut BUMD DKI banyak dihuni orang lama yang bermasalah.

Kasus penetapan tersangka terhadap Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bisa menjadi pintu masuk agar ada bersih-bersih BUMD.

Diketahui, Yoory oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk proyek rusun dengan DP Rp 0 di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

"Terutama bos-bos BUMD sisa peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata Endriansah, Senin (8/3/2021).

Endriansah juga mendorong Anies untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap petinggi sejumlah BUMD, khususnya yang berkinerja buruk.

"Jangan sampai kinerja bos BUMD justru membuat citra buruk terhadap Pak Anies yang sedang berjuang mewujudkan tagline "Maju Kotanya Bahagia Warganya," ujar dia.

Endriansah juga memuji ketegasan dan kecepatan Anies mencopot Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sejak Jumat (5/4/2021). 

"Ketegasan Anies ini sekaligus menjadi warning buat bos BUMD dan pimpinan SKPD agar tidak berbuat curang," tutur Endriansah.

Sementara itu Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yaitu YCP selalu Direktur Utama (Dirut) PSJ, AR dan TA dan PT AP.

Perkara ini diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 150 miliar karena terjadinya selisih harga tanah.

Perkara ini juga diduga melibatkan pengusaha yang juga diduga bermain dalam skandal tanah di Cengkareng, Jakarta Barat ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli tanah sendiri di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli