Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:36wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Soal Hak Interpelasi DKI, Politisi Gerindra Nilai Tak Mungkin Didukung, Jubir PSI: Berat Rezim DKI Ini

Jumat, 26-Februari-2021 20:38

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Foto : Twitter
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menilai kalau pernyataan politisi Gerindra M. Taufik soal hak interpelasi mengecilkan langkah partainya sendiri.

Menurut lelaki akrab disapa Uki itu mengungkapkan kalau rezim Gubernur DKI Jakarta ini berat dalam situasi politiknya.

"Berat ya rezim DKI ini," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Uki juga mensisipkan sebuat kutipan M. Taufik yang menilai kalau sikap fraksi lain yang berada di DPRD DKI banyak menolak keputusan PSI.

"@mtaufik_dki meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI" tulisnya lagi.

Dia pun mensisipkan sebuah berita media daring berjudul: Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.

Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. Menurutnya, Anies tidak serius menangani banjir.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati