Netral English Netral Mandarin
banner paskah
13:44wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Soal Doa Semua Agama di Acara Kemenag, PKS Ingatkan Menag Soal Fatwa MUI

Rabu, 07-April-2021 22:00

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf
Foto : DPR
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyoroti keinginan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas agar acara Kementerian Agama (Kemenag) dimulai dengan pembacaan doa dari semua agama, tidak hanya doa dari Islam.

“Apa yang salah jika dalam komunitas keagamaan yang majemuk, kemudian pemeluk agama mayoritas yang memimpin doa?,” kata Bukhori dilansir dari laman resmi Fraksi PKS, Rabu (7/4/2021).

Bukhori menilai, ritual doa adalah praktik peribadatan yang terkait dengan keyakinan dan sudah memiliki aturannya masing-masing.

Menurutnya, apabila praktik ritual tersebut dicampuradukan dengan keyakinan lain, atas dasar logika toleransi yang keliru, maka akan menyalahi ajaran yang telah termaktub dalam masing-masing agama.

“Kita perlu kembali mendudukan makna toleransi secara utuh dan lurus sebagaimana diajarkan Alquran dan Sunnah. Islam secara an sich adalah agama yang toleran, sementara toleransi dalam Islam berlaku dalam hal muamalah (relasi sosial), bukan dalam hal akidah maupun ibadah. Maka, tidak boleh seorang muslim mengikuti tata ibadah agama lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bukhori mengimbau Menteri Agama untuk mendiskusikan usulan itu lebih dulu bersama Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya sentimen masyarakat terhadap Kementerian Agama mengingat persoalan agama adalah perkara sensitif bagi sebagian kalangan umat beragama.

“Sebaiknya Menteri Agama meminta pendapat MUI. Atau lebih arif bila persoalan ini dikembalikan saja sesuai fatwa MUI,” usulnya.

Untuk diketahui, pada Musyawarah Nasional MUI ke-VII tahun 2005, MUI menetapkan fatwa tentang doa bersama yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

Dalam keputusan fatwa yang ditandatangani oleh KH. Ma’ruf Amin tersebut disebutkan, doa bersama dalam bentuk ‘Setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran’ maka orang Islam haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin non-muslim.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) meminta jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada agama lain yang diakui di Indonesia untuk membacakan doa di kegiatan internal Kemenag. Tidak hanya doa dari agama Islam saja.

"Pagi hari ini saya senang rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa," kata Yaqut dalam sambutannya di rapat kerja nasional (rakernas) Kemenag 2021, Senin (5/4/2021).

Menag mengusulkan demikian agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah Kementerian Agama merupakan ormas Islam. Ia menyebut Kemenag adalah rumah bagi semua agama yang ada di Indonesia.

"Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat ormas Kementerian Agama, ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melaksanakan rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja," ujar Gus Yaqut. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati