Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:22wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Soal Bermain Skateboard di Trotoar, Begini Beda Pernyataan Anies dan Riza

Sabtu, 06-Maret-2021 19:05

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria 
Foto : Ariza
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria 
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa penggunaan trotoar jalan diprioritaskan bagi para pejalan kaki.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan terkait izin penggunaan trotoar jalan untuk bermain skateboard yang sempat dilontarkan Gubernur Anies Baswedan saat melakukan pertemuan dengan perwakilan komunitas skateboard.

"Kalau mengacu pada peraturan undang-undang ya kan trotoar fungsinya untuk pejalan kaki," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.Riza mengatakan bahwa penggunaan trotoar jalan yang bukan untuk fungsinya dapat mengganggu pengguna jalan terutama pejalan kaki.

"Kalau bermain di trotoar, nanti mengganggu pengguna jalan. Pejalan kaki keberatan kalau ada sepeda masuk trotoar, kalau ada pemain skateboard masuk trotoar semua ada tempatnya," ujar Riza Patria.

Sebelumnya, video penertiban sejumlah pemain skateboard oleh Satpol PP DKI Jakarta di trotoar Bundaran HI menjadi viral di dunia maya.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut skateboard tidak boleh dimainkan di trotoar, sementara Gubernur Anies Baswedan diklaim oleh pengurus Komunitas Jakarta Skateboarding, Satria Vijie, mengizinkan trotoar untuk bermain skateboard.

Namun apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan pada pasal 34 ayat 4 bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 45, dijelaskan mengenai definisi trotoar yang merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Pada pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Bahkan ada ancaman sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan trotoar sebagaimana mestinya yang diatur pada pasal 274 ayat 2 berupa pidana dengan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Kemudian pada pasal 275 ayat 1, dijelaskan setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan, dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati