Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:26wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Singgung Sandiaga, RG: 30% Menteri Tidak Diperlukan, Seharusnya Dirumahkan Saja

Senin, 04-January-2021 09:20

Menparekraf Sandiaga Uno.
Foto : Setpres
Menparekraf Sandiaga Uno.
19

JAKARTA, NERALNEWS.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada sebanyak 30 persen pejabat yang menduduki posisi menteri, tidak diperlukan. Rocky menilai, pihak tersebut sebaiknya agar dirumahkan saja apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19.

Salah satu posisi menteri yang disinggung Rocky adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang baru dilantik, Sandiaga Uno. Pasalnya diketahui Rocky, pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus dari pemerintah.

 “Jadi menteri juga bingung. Saya (seolah Sandiaga) ditugaskan promosi wisata. Ngapain saya menjaga orang pariwisata?,” Senin (4/1/2021).

Rocky katakan, berbeda apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama setahun ke depan portofolio Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di freeze terlebih dahulu. Sehingga dampaknya tidak perlu lagi Menparekraf selama satu tahun.

“Beberapa menteri seharusnya dirumahkan saja untuk tidak membebani. Sandi bingung sendiri mau bikin apa? Parisiwsata dan ekonomi kreatif, kreatif apa? Orang tidak mampu menghasilkan kreativitas dalam kondisi kecemasan,” jelas Rocky.

Lebih lanjut, Rocky menyinggung resuffle kabinet yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, bukan resuffle yang seharusnya dilakukan melainkan merampingkan kabinet.

“Mustinya diatur ulang size nya, dibikin ramping kabinet. Mungkin 30 persen menteri nggak dibutuhkan dulu sebetulnya,” tegas Rocky.

Menurut Rocky, Presiden Jokowi bisa melakukan perampingan kabinet dan tidak melanggar Undang-undang (UU). Meskipun UU mengatakan harus ada kementerian tersebut, tetapi bisa saja dilakukan dalam keadaan darurat.

Sedangkan anggaran keuangan untuk membayar gaji para menteri, menurut Rocky bisa digunakan untuk memberikan subsidi pada usaha-usaha terdampak Pandemi Covid-19. Misalnya saja memberikan subsidi pada warteg-warteg yang harus menjual mahal Tahu dan Tempe yang harganya melonjak.

“Dianggap public policy itu kebijakan anggaran. Bukan. Public policy itu kebijakan sosial, maka variabel sosial musti mendahului variabel makro ekonomi. Itu yang tidak ada dalam sidang kabinet,” tegas Rocky.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani