Netral English Netral Mandarin
banner paskah
23:50wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
Sindir Kubu AHY, Ruhut: BW Kerjanya 'Nembak' Kiri Kanan dan Akhirnya Gagal Total

Minggu, 14-Maret-2021 16:45

Foto :
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PDIP Ruhut Sitompul menyindir Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menunjuk Bambang Wijdjojanto (BW) sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan DPP Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun gugatan DPP Demokrat itu terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Ruhut berpendapat, keputusan kubu AHY menggunakan jasa hukum BW menunjukkan wawasan politik yang dangkal.

Pasalnya, lanjut Ruhut, BW lebih sibuk menyerang kiri kanan dan tidak fokus membela pemberi kuasa, sehingga ujung-ujungnya kalah dalam berperkara alias gagal total (gatot).

"Dangkalnya wawasan politik kelompok AHY menggunakan Jasa Hukum BW yang kerjanya nembak kiri kanan tidak pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot, gagal total," tulis Ruhut di akun Twitternya, Minggu (14/3/2021).

Dengan sikap BW yang demikian, mantan petinggi Partai Demokrat ini yakin jika kubu Demokrat versi KLB Sibolangit yang akan disahkan Menkumham.

"Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit Bpk Moeldoko di Syahkan Bpk Yasona Menteri Hukum & HAM. MERDEKA," kata Ruhut Sitompul.

Seperti diberitakan, setelah menjadi kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW) langsung meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak- pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. Ia menilai ada brutalitas demokratif jika KLB diakomodasi pemerintah.

Hal itu disampaikan BW saat mendatangi PN Jakarta Pusat bersama 12 kuasa hukum DPP Partai Demokrat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasiuntuk mengajukan gugatan terhadap 10 orang terkait KLB di Deli Serdang yang dinilai melanggar konstitusi partai, pasal 1 Undang-undang Dasar 1945, dan pasal 26 Undang-undang Partai Politik.

"Kalau ini (hasil KLB) diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, persoalan yang terjadi di PD saat ini merupakan masalah bangsa yang serius. Dia mengingatkan masalah yang menimpa PD juga bisa terjadi terhadap partai lain.

“Jadi ini tidak main-main. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka kemudian semua partai bisa dihancurkan dengan cara begini. Ini bisa mengancam bukan hanya partai, tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat, bangsa dan negara ini,” tegas BW.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati