Netral English Netral Mandarin
banner paskah
07:11wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Sentil BEM UI Soal Pembubaran FPI, FH: Hanya Latah Biar Terlihat Kritis sebagai Mahasiswa

Selasa, 05-January-2021 18:21

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai, sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang memprotes langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) tidak perlu ditanggapi berlebihan karena perbedaan pendapat itu hal yang biasa.

Adapun BEM UI mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 kepala lembaga negara/kementerian tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

"Tidak usah gusar dengan suara BEM UI yang minta Pemerintah batalkan SKB 3 Menteri + Polri, BNPT dan Kejaksaan Agung tentang pelarangan kegiatan FPI," tulis Ferdinand di akun Twitter-nya, Selasa (5/1/2021).

"Berbeda itu biasa, apalagi hanya latah biar terlihat kritis sebagai mahasiswa," sentil @FerdinandHaean3.

Ferdinand menambahkan, sikap BEM UI itu tak ubahnya seperti ketika mereka ikut menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Masih ingat soal UU Ciptaker? Mereka juga menolak, tapi negara tetap jalan," kata@FerdinandHaean3.

Seperti diberitakan, pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Rabu (30/12/2020).

SKB dengan nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 Nomor 320 Tahun 2020 itu memuat tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Alasan pemerintah membubarkan FPI karena anggaran dasar mereka dinilai bertentangan dengan UU Ormas, masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar di Kemendagri habis per 20 Juni 2019, adanya pengurus dan anggota FPI yang kerap terlibat kasus pidana hingga aksi terorisme, dan sering melakukan sweeping atau razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Cara pemerintah membubarkan FPI itu dikritik BEM UI. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB Menteri yang digunakan sebagai landasan dalam membubarkan FPI.

BEM UI menilai, UU Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB 6 Menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat. Karenanya, BEM UI mendesak pemerintah mencabut SKB tersebut.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI," bunyi pernyataan sikap BEM UI.

Berikut pernyataan lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI yang juga diunggah di akun Instagram @bemui_official.

PERNYATAAN SIKAP ATAS TINDAKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) TANPA MEKANISME PERADILAN

Halo, UI dan Indonesia!

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 30 Desember 2020 di Kantor Kemenko Polhukam. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga telah mengeluarkan aturan teknis implementasi kebijakan terkait SKB tersebut dalam bentuk Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. 

Menanggapi tindakan pemerintah tersebut, BEM UI mengecam segala bentuk pemberangusan demokrasi serta pembatasan HAM dengan cara yang sewenang-wenang. Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati