Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:59wib
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021), mengumumkan lockdown atau penerapan perintah kontrol pergerakan (MCO) di seluruh wilayah negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini, Selasa (11/5) secara daring dan luring.
Sentil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi DP 0 Persen, YW: Kemungkinan Sang Wagub Jadi Gagah dan Bemper di Media

Rabu, 24-Maret-2021 14:10

Gubernur Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Gubernur Anies Baswedan
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus pengadaan lahan program Down Payment (DP) nol persen.

Menurut Toto sapaan akrabnya, nantinya Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria bakal menjelaskan kepada media dan menangani setiap pernyataan terkait kasus korupsi tersebut.

"Dan kemungkinan sang wagub dengan gagah akan muncul sebagai bemper di media-media," tulisnya seperti dilansir  di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Seperti diketahui, Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain: Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp217.989.200.000.

Sementara, dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun. Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Terkait sengkarut kasus itu pembelian tanah ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya di rumah YC dan kantor pusat PSJ.

Menurut informasi yang didapatkan media dari pihak KPK, terdapat sembilan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak BUMD DKI Jakarta.

Adapun, dari sembilan laporan itu yang sudah naik ke penyidikan yakni terkait pembelian tanah di daerah Munjul, Pondok Ranggon untuk program rumah DP Rp0.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati