Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:27wib
KontraS menyatakan selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Pemerintah Nepal tengah kelabakan karena jumlah kasus infeksi virus corona di negara itu melonjak 57 kali lipat, akibat penyebaran virus jenis mutasi dari India.
Sebut Sikap Komisaris Pelni Diskriminatif, Fadli: Akibat Direkrut dari Kalangan Buzzer

Selasa, 13-April-2021 05:21

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon
Foto : Istimewa
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon berpendapat, tindakan Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Kristia Budhyarto (Kang Dede) mencopot pejabat Pelni hanya gara-gara pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan, merupakan bentuk tindakan Islamophobia dan sikap yang diskriminatif.

"Ini bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan Islamofobia atau fobia terhadap Islam atau semacam ketakutan terhadap Islam. Sebab tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius. Sayangnya kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut," kata Fadli di kanal YouTube-nya, Senin (12/4/2021).

"Jadi penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata dari sikap Islamofobia, dan sikap ini justru merupakan satu sikap yang diskriminatif," ucap dia.

Ironisnya, tambah Fadli, Islamofobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik. "Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukan pejabat- pejabat BUMN saat ini. Sikap Islamofobia semacam itu tak boleh dibiarkan," tegas Fadli.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta Menteri BUMN Erick Thohir supaya menegur dan memberikan pembinaan kepada petinggi Pelni, sebab tindakan mereka bisa memancing reaksi negatif yang tidak diharapkan.

"Menteri BUMN seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi Pelni ini. Hak karyawan PT Pelni untuk beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan, apa lagi ini di bulan Ramadan, tidak seharusnya diintervensi oleh direksi atau komisaris. Ini mengesankan tugas direksi dan komisaris BUMN bersifat remeh- temeh belaka," ujarnya.

Fadli menambahkan, sebagai wakil pemerintah di BUMN, seorang komisaris mestinya dibekali dengan attitude sebagai pejabat publik sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum.

"Itu sebabnya komisaris BUMN mestinya direkrut dari kalangan profesional atau orang-orang yang kompetensinya jelas, sudah teruji, bukan direkrut dari kalangan buzzer," jelas Fadli.

Sebelumnya diberitakan, dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan, Badan Kerohanian Islam atau Bakis PT Pelni berencana menggelar kegiatan bertajuk 'Kajian Online Zoom Meeting Ramadhan 1442 H, Ramadhan Memperkuat dan Memperteguh Iman'.

Acara itu rencananya diisi oleh pembicara Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, Ustaz Subhan Bawazier, KH Cholil Nafis (Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat), dan Ustaz Syafiq Riza Basalamah.

Namun, kegiatan tersebut dibatalkan karena tidak adanya koordinasi antara panitia acara kajian dengan direksi PT Pelni terkait pembicara yang didatangkan.Pembatalan itu diumumkan Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budhyarto atau Kang Dede di akun Twitternya, Kamis (8/4/2021).

"Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN," tulis @kangdede78.

Selain dibatalkan, Kang Dede juga mengungkapkan bahwa salah seorang pejabat Pelni telah dicopot akibat menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pencopotan dilakukan sebagai pelajaran kepada seluruh BUMN agar tidak segan memecat pegawai yang terlibat radikalisme.

"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tegas @kangdede78.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati