Selasa, 23-Februari-2021 19:40

MUKO MUKO, NETRALNEWS.COM - Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menyebutkan hingga saat ini sebanyak 339 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah setempat batal mengikuti vaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

“Sebanyak 339 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah setempat di daerah ini batal mengikuti vaksinasi COVID-19, bertambah dibandingkan beberapa hari sebelumnya 320 orang,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko Bustam Bustomo, Selasa,(23/2/2021).

Bustam Bustomo yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mengatakan hal itu berdasarkan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di 20 pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yaitu 17 puskesmas, RSUD dan Dinkes.

Ia menyebutkan sebanyak 1.138 orang tenaga kesehatan di daerah ini yang telah registrasi atau 82,52 persen dari sasaran vaksinasi COVID-19 terhadap sebanyak 1.379 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah, sebanyak 96 orang di antaranya ditunda menerima karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

Ia menjelaskan penyebab 339 tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah ini batal mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama karena mereka mengalami berbagai penyakit dan orang dengan penyakit tersebut tidak bisa menerima vaksin COVID-19.

“Berdasarkan hasil skrining puluhan tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah ini memiliki riwayat berbagai penyakit lainnya sehingga mereka ini tidak direkomendasikan mengikuti vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Sedangkan sebanyak 96 tenaga kesehatan di daerah ini terpaksa ditunda menerima vaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan menerima vaksin tersebut.

“Kalau tenaga kesehatan yang saat ini ditunda menerima vaksinasi COVID-19 kemungkinan mereka masih bisa menerima vaksinasi COVID-19 setelah kondisi kesehatannya pulih,” ujarnya.

Dilansir Antara, menyebutkan sebanyak 1.379 tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah setempat yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, bertambah dibandingkan sebelumnya sebanyak 1.310 orang.

MUKO MUKO, NETRALNEWS.COM - Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menyebutkan hingga saat ini sebanyak 339 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah setempat batal mengikuti vaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

“Sebanyak 339 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah setempat di daerah ini batal mengikuti vaksinasi COVID-19, bertambah dibandingkan beberapa hari sebelumnya 320 orang,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko Bustam Bustomo, Selasa,(23/2/2021).

Bustam Bustomo yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mengatakan hal itu berdasarkan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di 20 pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yaitu 17 puskesmas, RSUD dan Dinkes.

Ia menyebutkan sebanyak 1.138 orang tenaga kesehatan di daerah ini yang telah registrasi atau 82,52 persen dari sasaran vaksinasi COVID-19 terhadap sebanyak 1.379 orang tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah, sebanyak 96 orang di antaranya ditunda menerima karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

Ia menjelaskan penyebab 339 tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah ini batal mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama karena mereka mengalami berbagai penyakit dan orang dengan penyakit tersebut tidak bisa menerima vaksin COVID-19.

“Berdasarkan hasil skrining puluhan tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah ini memiliki riwayat berbagai penyakit lainnya sehingga mereka ini tidak direkomendasikan mengikuti vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Sedangkan sebanyak 96 tenaga kesehatan di daerah ini terpaksa ditunda menerima vaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan menerima vaksin tersebut.

“Kalau tenaga kesehatan yang saat ini ditunda menerima vaksinasi COVID-19 kemungkinan mereka masih bisa menerima vaksinasi COVID-19 setelah kondisi kesehatannya pulih,” ujarnya.

Dilansir Antara, menyebutkan sebanyak 1.379 tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah daerah setempat yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, bertambah dibandingkan sebelumnya sebanyak 1.310 orang.