Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:42wib
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021), mengumumkan lockdown atau penerapan perintah kontrol pergerakan (MCO) di seluruh wilayah negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini, Selasa (11/5) secara daring dan luring.
Seandainya Rizal Ramli Jadi Presiden: Hari Pertama Kerja Cabut Omnibus Law, Bebaskan Habib

Jumat, 23-April-2021 16:00

Ekonom senior Rizal Ramli (RR)
Foto : Istimewa
Ekonom senior Rizal Ramli (RR)
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengatakan, seandainya ia menjadi presiden, maka di hari pertama kerja dia akan menghapus Undang-undang (UU) Omnibus Law.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam video obrolannya dengan sosiolog Arief Munandar yang diunggah di kanal YouTube Bang Arief, Kamis (22/4/2021).

Awalnya, Rizal ditanya Arief Munandar soal langkah apa yang bakal diambilnya di tiga bulan pertama jika Rizal mendapat kewenangan untuk membereskan masalah ekonomi.

"Misalnya abang dapat kewenangan membereskan ekonomi, itu langkah apa yang bakal abang ambil di tiga bulan pertama?" tanya Arief.

Menjawab pertanyaan itu, Rizal Ramli membeberkan sejumlah kebijakan yang bakal diambil jika dia menjadi presiden.

Pertama, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya itu mengaku bakal menghapus UU Omnibus Law.

"Saya nggak berandai-andai, tapi seandainya Rizal Ramli jadi pemimpin di Indonesia. Satu, hari pertama jadi presiden, saya akan hapuskan Undang-undang Omnibus Law," kata Rizal Ramli.

"Kenapa? Karena tanpa Omnibus Law kita bisa tingkatin ekonomi kok, saya sudah buktikan tahun 2020. Kita nggak perlu Omnibus Law doang, kita bikin supaya bisa pulih ekonomi. Dan saya dalam waktu satu tahun 6% (pertumbuhan ekonomi) kita bisa capai, track record kita buktikan itu," ujarnya.

Kedua, Rizal menyebut bakal mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ia menilai UU tersebut merugikan negara.

Salah satu poin yang ia soroti adalah adanya perpanjangan kontrak usaha yang sangat panjang hingga 30 tahun.

"Karena harusnya kan udah 30 tahun harus dikembalikan kepada negara kepemilikannya. Tapi pada bayar semua sama DPR, sama partai-partai, sehingga diperpanjang 10 tahun," ucap dia.

Kebijakan ketiga yang bakal diambil Rizal Ramli jika menjadi presiden, yakni menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur bahwa Partai Politik dibiayai oleh negara.

Namun, tambah eks Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri itu, AD/ART semua partai harus diubah supaya terjadi demokrasi internal.

Keempat, Rizal Ramli bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Yang keempat adalah, ekonomi kita akan genjot. Tahun pertama 6%, tahun kedua harus di atas 10%. Karena itu satu-satunya cara mengejar ketinggalan kita dari negara lain," terangnya.

Kelima, Rizal Ramli menyebut, seandainya ia menjadi presiden, maka tidak akan ada lagi orang yang ditangkap atau ditahan hanya karena ada pihak yang Islamophobia.

"Yang terakhir, kita nggak ada lagi orang yang istilahnya ditangkap hanya karena Islamofobia atau apa. Siapapun yang menghina agama kita penjarakan sama koruptor," bebernya.

"Kalau ada yang melakukan kejahatan nggak ditanya 'agama lu apa'. Karena hari ini kan begini, ada apa-apa ditanya 'Islam nih, teroris Islam'. Yang namanya teroris mau agama apapun kita tangkap. Tapi demokratisasi kita buka, siapa aja boleh ngomong asal jangan melaksanakan kekerasan," jelas Rizal.

Rizal mengatakan, dirinya bakal membebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS), Jumhur Hidayat cs dan tahanan politik lainnya jika dia dipercaya menjadi orang nomor satu di Republik ini.

"Habib, Jumhur, kita lepasin semua, tahanan politik, termasuk di Papua, asal jangan ikut gerakan bawa senjata, itu lain treatmentnya. Yang pantas masuk penjara itu bukan orang yang berbeda pendapat, bukan aktivis, hanya koruptor dan orang yang menghina agama," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati