Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:13wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Ini Sanksi bagi yang Menyalakan Kembang Api di Solo pada Tahun Baru

Rabu, 30-December-2020 02:00

Polresta Surakarta akan beri sanksi bagi yang menyalakan kembang api pada tahun baru.
Foto : Antara
Polresta Surakarta akan beri sanksi bagi yang menyalakan kembang api pada tahun baru.
15

SOLO, NETRALNEWS.COM - Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak akan memberikan sanksi hukum terhadap orang yang menyalakan kembang api pada malam tahun baru.

"Yang tidak boleh adalah kembang api yang mengakibatkan efek ledakan, termasuk petasan, semua tidak boleh. Sekecil apapun bunyinya akan kami kejar, akan kami sidik,” ungkap Ade, Selasa, (29/12/2020).

Ia mengatakan sejauh ini sudah memberikan sosialisasi sekaligus peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perayaan pada malam pergantian tahun mengingat saat ini kasus COVID-19 belum dapat dikendalikan, termasuk di Kota Solo.

"Kalau masih ada yang nekat kami akan lakukan penindakan hukum, yang pertama adalah taat pada protokol kesehatan, 4 M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini yang masih jadi masalah di masyarakat kita," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta terkait upaya pengendalian kasus COVID-19 sudah ada aturan yang lebih tegas, yaitu kerumunan tidak boleh lebih dari lima orang.

"Karena kerumunan sangat rentan pada penyebaran COVID-19 secara masif. Oleh karena itu, pada operasi yustisi yang kami lakukan tidak hanya menyasar pada masker tetapi juga menyasar pada kerumunan. Di malam tahun baru kami juga siapkan Tim Penyidik Kerumunan," katanya.

Sejauh ini, selain Tim Penyidik Kerumunan, pihaknya sudah membentuk Tim Pengurai Kerumunan. Ia mengatakan jika imbauan dari tim tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat maka petugas kepolisian akan melakukan tindakan hukum baik terhadap pelaku kerumunan maupun penyelenggara yang menyebabkan kerumunan.

"Kami akan sidik dengan UU yang lebih keras, baik itu KUHP, UU Penyakit Menular maupun karantina kesehatan. Ini kami lakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat karena kesehatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo sudah sejak jauh hari melarang perayaan malam tahun baru termasuk penjualan terompet.

"Perayaan 'ora entuk opo meneh terompet' (perayaan saja tidak boleh, apalagi terompet)," katanya.

Selain itu, ia menegaskan tidak boleh ada kerumunan di malam tahun baru. Bahkan, dikatakannya, jangan sampai ada perayaan apapun di malam pergantian tahun tersebut.

"Kerumunan lebih dari lima orang langsung digaruk kok," ungkap Rudyatmo, dilansir Antara.

Reporter : Sulha
Editor : Sulha Handayani