Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:12wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Said Didu Sebut Pemimpin Otoriter Tidak Cakep, Ade: Ini Contoh Buzzer Kubu Anti-Jokowi

Sabtu, 13-Februari-2021 12:54

Said Didu Sebut Pemimpin Otoriter Tidak Cakep, Ade Armando sebut Contoh Buzzer Kubu Anti-Jokowi
Foto : Istimewa
Said Didu Sebut Pemimpin Otoriter Tidak Cakep, Ade Armando sebut Contoh Buzzer Kubu Anti-Jokowi
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sindir-menyindir dan saling tuduh sebgai buzzer terjadi antara kubu pendukung Joko Widodo dengan pihak oposan. Hal ini tercermin dengan cuitan saling sindir antara Ade Armando dan Muhammad Said Didu.

Sebelumnya Said Didu sebut hampir semua pemimpin otoriter tidak cakap. Diduga, cuitan ini menyindir sosok Jokowi yang saat terakhir ini dianggap sebagai pemimpin otoriter.

Dosen Universitas Indonesia Ade Armando kemudian menunjuk Said Didu sebagai buzzer kubu anti Jokowi.

"Hampir semua pemimpin otoriter tidak cakep. Itu saja," kata Said Didu, Sabtu (13/2/21).

"Ini sekadar contoh buzzer kubu anti Jokowi," balas Ade Armando.

Sementara sebelumnya, desakan agar Jokowi menertibkan buzzer juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI menilai mestinya pemerintah bisa mengontrol dan mengambil tindakan terhadap buzzer itu meski tidak 100%.

Ketua YLBHI Asfinawati awalnya mengungkapkan bahwa sulit untuk tidak mengkaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah. Asfinawati kemudian mengungkapkan beberapa laporan mengenai buzzer itu.

"Kan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain," kata Asfin kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Asfinawati mengatakan pemerintah harusnya bisa mengendalikan oknum yang menjadi buzzer itu. Sebab, menurut Asfinawati oknum tersebut adalah pendukung pemerintah dan ada di bawah pemerintah.

"Ya menurut saya pada akhirnya pasti tidak bisa 100% dikontrol tapi sebagian besar sebetulnya bisa dikendalikan oleh pemerintah baik dalam lembaga yang ada di bawah dia maupun orang-orang yang menjadi pendukungnya," katanya.

Lebih lanjut Asfinawati menyinggung buzzer yang kebal dengan UU ITE. Berbeda dengan oposisi yang melakukan kritikan di media sosial.

"Juga salah satu indikasi bahwa ada diskriminasi penegakan hukum kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tetapi kalau sebaliknya influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum," katanya.

Menurut Asfinawati serangan buzzer itu sejatinya sudah bisa dilihat. Seperti buzzer yang memproduksi serangan kepada pihak oposisi yang suka mengkritisi.

"Itu dan sebetulnya simpul-simpulnya kelihatan ya, simpul yang produksi dan mengorkestrasi serangan-serangan itu kan sebenarnya udah ketahuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua sebagai pendukung dia maupun ada, ada di bawah kalau tadi bagian dari influencer yang dibayar dengan uang negara itu kan lain lagi pendekatannya," jelasnya.

Selain itu, Asfin juga menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan pemerintah terbuka dengan kritik. Menurut Asfin, pertanyaan dari Istana itu harus diimplementasikan.

"Sebagai sebuah pernyataan formal itu kan baik ya, pernyataan yang betul dan baik. Tetapi agar pernyataan itu mendarat maka harus ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satu kebijakan yang ada dalam kontrol pemerintah sebagai kepada pemerintahan adalah politik hukum, politik hukumnya jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat," ucap Asfin.

Asfin berharap pernyataan pemerintah itu dilaksanakan dalam penegakan hukum. Dia berharap pemerintah mengambil tindakan jika terjadi kriminalisasi hukum.

"Nah polisi itu kan ada di bawah Presiden. Jadi kalau polisi melakukan penyimpangan fungsi tugasnya, mengkriminalisasi orang yang menyampaikan kebebasan berpendapat, harusnya diperingatkan Presiden. Kalau ini tidak dilakukan ini cuma kosong aja. Pada akhirnya saya melihatnya kalau tidak diikuti dengan kebijakan itu, jadi semacam kontranarasi bahwa survei-survei mengatakan kebebasan di Indonesia menyempit. Jadi ini adalah bentuk pencitraan yang berikutnya kalau tidak ada kebijakan," kata dia sinukil Detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto