Netral English Netral Mandarin
08:35wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Said Didu: Saat Dia Terbitkan Tepuk Tangan, Saat Dia Batalkan Tepuk Tangan, Kalian Masih Waras? 

Kamis, 04-Maret-2021 08:00

Said Didu dan Joko Widodo
Foto : Kompasiana
Said Didu dan Joko Widodo
31

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muhammad Said Didu tergelitik dengan keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan tapi kemudian mencabut Perpres investasi miras.

Ia juga heran dengan para pendukung Jokowi yang mendukung terbit tapi tepuk tangan juga saat mencabut perpres tersebut.

"Saat dia terbitkan klean tepuk tangan. Saat dia batalkan klean juga tepuk tangan," kata Didu, Rabu malam (3/3/21).

"Klean masih waras?" imbuhnya.

Sementara itu, secara terpisah diberitakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai bahwa dengan dicabutnya lampiran III dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang investasi industri minuman keras atau miras, menunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sosok pemimpin yang demokratis.

"Ini bukti dan pertanda bahwa Presiden sangat demokratis, sangat mendengar masukan-masukan yang konstruktif untuk kebaikan bangsa," kata Bahlil Lahadalia konferensi pers virtual Selasa, 2 Maret 2021.

Dia mengatakan Jokowi bisa menjadi teladan dalam konteks pengambilan keputusan, melalui kemampuannya dalam mempertimbangkan berbagai masukan konstruktif dari berbagai pihak termasuk dari kelompok agama dan organisasi kepemudaan.

"Pemikiran dari para ulama, tokoh gereja, tokoh agama lain, itu adalah pemikiran yang sangat konstruktif dan substantif dalam rangka melihat mana kepentingan negara yang harus diselamatkan secara mayoritas," ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil juga meminta pengertian dari pihak dunia usaha, yang mungkin kecewa dengan pencabutan lampiran investasi industri minuman keras dari Perpres No. 10/2021 tersebut. Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah bertujuan untuk mengutamakan kepentingan negara yang lebih besar.

"Kita harus melihat mana kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi kita semua umat beragama," kata dia seperti dilansir Tempo.co.

Siang ini, Presiden Jokowi memastikan mencabut lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras."Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Maret 2021.

Diketahui, dalam Perpres Nomor10 Tahun 2021 di bidang usaha miras di lampiran III poin 31 sampai 33 memuat tentang tata cara untuk mendapatkan perizinan dalam industri minuman beralkohol.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto