Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:25wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Said Didu: Jelas Bayi Baru Lahir Akan Ikut Menanggung Utang Negara

Kamis, 25-Februari-2021 15:05

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu
Foto : Istimewa
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan, siapa yang mengatakan bayi baru lahir bayar utang. Menurutnya, yang elas bayi baru lahir akan ikut menanggung utang.

Dia jelaskan, negara itu terdiri dari rakyat, pemerintah dan wilayah. Untuk membayar utang, maka akan mengambil dari rakyat lewat pajak atau mengurangi hak rakyat dari negara karena harus bayar utang. Artinya pada akhirnya rakyatlah yang menanggung.

"Mari kita jujur.

Bayi ikut menanggung utang yg dibuat skrg melalui :

1) saat sdh menghasilkan akan bayar pajak

2) krn orang tuanya bayar 

pajak maka jatah bayi berkurang

3) krn bayar utang maka dana utk fasilitas kesehatan, pendidikan, dll berkurang

Semoga jelas," ujar Said Didu, dikutip dari cuitannya, Kamis (25/2/2021).

Muncul pertanyaan, apakah utang dibayar oleh wajib pajak? Menjawab hal ini Said Didu memberikan analogi seorang tukang becak membeli rokok dengan harga sudah termasuk cukai. 

"Yg bayar pajak pabrik rokok atau tukang becak?

Tukang ojeg beli bensin yg sdh termasuk pajak, yg bayar pajak perusahaan minyak atau tukang ojeg ?

Janganlah bodohi rakyat," jelas Said Didu.

Dia mengaku, saat masuk BUMN laba Rp 27 Trilyun dan keluar laba Rp 159 Trilyun.

Akumulasi utang saat keluar sekitar Rp 1900 Trilyun (termasuk DPK di Bank BUMN). Saat ini utang BUMN mendekati Rp 6.000 Trilyun (termasuk DPK di Bank BUMN). "Mari bicara pake data," sambung dia.

Lantas, apakah jika negara tidak memiliki hutang maka rakyat akan bebas pajak?

"Tidak, tapi pajak akan digunakan utk sebesar2nya kemakmuran rakyat," ujar dia sambil menjawab pertanyaan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati