Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:22wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Banyak Korban karena Gagal Bohongi Warga, Rumah DP Rp0 Anies Baswedan Nol Besar

Selasa, 16-Maret-2021 17:39

Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Foto : Istimewa
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
35

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Saat kampanye Pilkada Jakarta lalu,  Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengampanyekan proyek Rumah DP Nol Persen bagi warga miskin. 

Sekarang setelah terbongkar kasus pengadaan tanah proyek rumah untuk warga miskin ini dikorupsi, ternyata Gubernur Jakarta Anies Baswedan menaikkan batas atas gaji pemilik rumah DP Rp0 menjadi Rp14,8 juta. 

Sebelum dinaikan, pendapatan maksimal untuk bisa memiliki hunian murah ini adalah Rp7 juta. 

Kenaikan batas gaji ini diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 558 Tahun 2020 tentang Batas Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditanda tangani Anies Baswedan pada 10 Juni 2020.

Padahal sebelumnya sebelum batas gaji Rp7 juta adalah warga miskin atau pekerja yang gajinya UMR sekitar Rp4,5 juta. 

Saat itu proyek ini dikritik karena dianggap  tidak masuk akal sehat sistem  penentuan batas gaji Rp4,5 itu. 

Jika dihitung-hitung memang yang masuk akal adalah batas gajinya atau penghasilannya  setidaknya Rp7 juta per bulan.

Batas gaji Rp7 juta itu masuk akal dan dengan istilah Rumah DP Rp 0 bukan Nol Persen seperti janji kampanye Pilkada dulu.

Sejak awal programnya sudah  gak jelas, tapi mengapa kok warga percaya lalu memilih Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. 

Tiga tahun, program ini tidak jelas dan tidak pernah ada dan yang ada terjadi justru korupsi dalam pengadaan tanah proyek rumah DP Rp0 ini di daerah Cibubur, Jakarta Timur. 

Akhirnya memang tidak ada warga yang berani mau beli. Wong kita masyarakat kan butuh kepastian proyeknya, sementara proyek rumah NOL BESAR, tidak ada satu pun pondasi rumah yang berdiri apalagi rumahnya. 

Warga selama 3 tahun akhirnya sadar bahwa proyek ini Nol Besar, takut kehilangan uang jika ikut dalam proyek ini. 

Warga berpikir, jangan sampai sudah bayar DP, proyek gak selesai atau bahkan gak jadi, seperti sekarang  ini malah jadi kasus korupsi. 

Soalnya, proyek rumah DP Rp 0 ini sudah makan korban banyak sekali. Kepala Dinas Perumahan Pemprov Jakarta dipecat Anies Baswedan karena dianggap gagal membohongi warga Jakarta. 

Begitu sejak awal sudah banyak warga miskin berharap dapat rumah murah ternyata Nol Besar, Bohong Belaka. 

Warga miskin mana yang penghasilan minimalnya Rp14 juta? 

Aneh kan, penetapan dan cara berpikir Anies Baswedan. Kacau awalnya juga akan dibangun di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur. 

Dua tahun lalu saya kunjungi lokasi Pondok Kelapa, Jakarta Tinur yang disebut bakal dibangun proyek Rumah DP Rp0, ternyata tidak ada satu pun tiang rumah berdiri alias proyek tersebut tidak pernah dibangun.

Lanjut tiba-tiba ada informasi katanya sudah jadi bangun rusun Rumah DP Rp 0. 

Akhirnya media massa membongkar ketika itu, bahwa rusun itu berupa proyek apartemen bermasalah di dekat lokasi awal di  Pondok Kopi. 

Rupanya juga developer apartemen bermasalah itu adalah anggota timses Anies saat Pilkada Jakarta.  

Banyak konsumen yang komplain, sudah bayar DP dan ada yang sudah lunas tapi bangunan apartemennya tidak pernah ada.

Kembali ke proyek Rumah DP Rp0 itu ternyata benar-benar tidak ada alias Nol Besar sampai hari ini. 

Janji Anies bahwa akan adakan rumah murah bagi warga miskin dengan pendapatan sekitar Rp 4,5 terbukti juga Nol Besar. 

Sekarang syaratnya gaji minimalnya Rp14 juta alias pasti bukan warga miskin. 

Sejak awal proyek yang digadang-gadang gubernur Anies Baswedan ini di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur tapi akhirnya terkuak ada korupsinya pada pembelian tanah bermasalah di daerah Pondok Rangon Jakarta. 

Apakah kalian warga Jakarta masih mau mendengar omong kosong, Nol Besar Anies Baswedan? 

Begitu pula para anggota DPRD Jakarta semua diam dan bungkam, padahal ada uang warga Jakarta sebesar Rp285 Miliar dari APBD Jakarta yang dikorupsi oleh orang-orang Anies Baswedan. 

Untuk itu atas korupsi proyek Rumah Nol Besar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa Anies Baswedan sebagai pemilik proyek dan Prasetyo Edi Marsudi ketua DPRD Jakarta yang merupakan pengawas penggunaan APBD Jakarta tapi diam saja dengan kasus korupsi ini. 

Supaya  KPK tidak dikatakan Nol Besar, maka segera KPK periksa Anies Baswedan gubernur Jakarta dan Prasetyo Edy Marsudi ketua DPRD Jakarta.

Jakarta, 16 Maret 2021

Penulis: Azas Tigor Nainggolan

Ketua FAKTA

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto