JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim membahas soal potensi konflik antariksa dan posisi Indonesia dalam tata Kelola global. Dia katakan, antariksa kini menjadi bagian dari persaingan geopolitik global. Lantas, bagaimana posisi Indonesia? Kata Chappy, laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan studi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa lebih dari 30 negara telah memiliki sistem pertahanan berbasis antariksa dan sebagian sudah menguji coba senjata antisatelit (ASAT). Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa ruang antariksa bukan lagi zona damai mutlak, melainkan wilayah yang sarat ancaman asimetris. “Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia harus berperan mendorong tata kelola antariksa yang bertanggung jawab, damai dan inklusif,” ujar Chappy. Keterangan itu disampaikan Chappy dalam sebuah keterangan tertulis dan dipaparkan dalam sebuah diskusi publik. Diskusi publik mengangkat tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global) yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI), Selasa (27/5/2025). Lebih lanjut Chappy sampaikan, untuk bisa berkontribusi secara bermakna, Indonesia terlebih dahulu harus memiliki kapasitas domestik yang kredibel dan koordinasi internal yang solid. Hal itu disampaikan Chappy, karena di era ketika orbit satelit telah menjadi ‘real estate’ paling benilai tinggi dan sistem komunikasi bergantung penuh pada infrastruktur di luar atmosfer, pemahaman terhadap ruang antariksa tidak lagi bisa diperlukan sebagai urusan sains atau proyek teknologi semata. Menurutnya, ruang antariksa adalah domain strategis, sebagaimana seperti udara, laut dan daratan. Pengabaian terhadap pengelolaannya akan berdampak langsung pada bidang pertahanan, keamanan dan bahkan kedaulatan nasional Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan posisi strategis di garis katulistiwa. “Sesungguhnya memiliki keunggulan geografis untuk menjadi poros kegiatan keantariksaan dunia namun keunggulan ini tidak akan berarti jika tidak didukung oleh strategi nasional yang kokoh, tata kelola lintas sektor yang terintegrasi serta kelembagaan yang kuat,” tegas pria yang pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Periode 2002-2005 ini. Ada pemanfaatan ruang antariksa dalam strategi ketahanan nasional. Di antaranya, pemanfaatan ruang antariksa saat ini telah memasuki wilayah yang vital. Keamanan dan pertahanan berkaitan satelit pengawasan, early warning dan navigasi militer. Ada juga dalam sektor ekonomi dan logistik, misalnya untuk melacak kapal dan pesawat, serta untuk komunikasi. Pemanfaatan lain, bisa untuk manajemen bencana dan lingkungan, penginderaan jauh dan prediksi cuaca ekstrem. “Ada pemanfaatan untuk kedaulatan data nasional. Independen terhadap sistem asing seperti GPS, Beidou atau Glonass,” katanya. Tanpa kapasitas keantariksaan yang mandiri, Indonesia berisiko tergantung pada negara lain, baik dari segi data strategis maupun teknologi infrastruktur. Artinya ketahanan nasional Indonesia akan rapuh di tengah persaingan global yang semakin intens dan tidak terprediksi.
