Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:09wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
RH Harap Kapolri Baru Punya Nyali Ungkap Kasus Tewasnya Laskar FPI

Senin, 11-January-2021 09:10

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
Foto : Istimewa
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH)
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH) berharap, Kapolri yang baru nantinya memiliki nyali untuk mengungkap kasus dari tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). RH sebut, masyarakat masih menunggu keadilan ditegakkan sehingga harapan tersebut disematkan pada Kapolri yang baru. 

"Siapapun yang terpilih kita berharap punya nyali, punya keberanian, punya keinginan, sense of justice untuk ungkap kasus ini sebenar-benarnya dan seterang-terangnya," kata RH, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Senin (11/1/2021).

RH harap, Kapolri yang baru juga tidak khawatir mengungkap kasus yang bisa saja mencoreng "wajah" aparat sendiri. Menurutnya, jauh lebih baik mengungkapkan kesalahan yang dilakukan negara apabila benar ada kesalahan, dibanding harus menutup kasus dengan segala upaya dan cara. 

"Misalnya mengancam mereka yang membicarakan ini (kasus tewasnya Laskar FPI) di ranah publik," sambung dia. 

RH juga berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan sebagai masyarakat diharap untuk mengkawal proses pemeriksaan kasus tewasnya 6 Laskar FPI, sehingga kasus tidak disimpangi oleh hal "ecek-ecek" yang bukan kasus pelanggaran HAM. 

"Jangan malah belok jadi kasus ringan yaitu kepemilihan senjata api dan penyerangan petugas," tegas dia. 

RH kembali mempertanyakan, penyerangan seperti apa yang terjadi sebenarnya. Dia pertanyakan, penyerangan seperti apa yang sudah dilakukan sehingga berbuah kematian 6 Laskar FPI. 

"Mudah-mudahan keadilan dan kebenaran terungkap. Sebagai negara hukum, seharusnya keadilan didapat di negara bukan tunggu di akhirat," ujar dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati