Netral English Netral Mandarin
banner paskah
16:05wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Rencana Tarik Rem Darurat, Demokrat Minta Anies Percepat Vaksinasi

Selasa, 29-December-2020 12:15

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono
Foto : BeritaJakarta
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di ibu kota. Pasalnya, kasus Covid-19 di Jakarta kembali meninggi pada 25 dan 26 Desember kemarin.

"Sebaiknya pak gubernur segera berkoordinasi dengan kementerian Kesehatan dalam persiapan program vaksinasi. Jika diperlukan, vaksinasi ini harus dipercepat sebelum Pemprov kembali menarik rem darurat," ujar Mujiyono, di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, vaksin Sinovac yang telah didatangkan dari Cina itu bisa dilobi untuk diprioritaskan bagi masyarakat DKI Jakarta terlebih dahulu. Sebab, katanya, Jakarta menjadi barometer bagi daerah lain dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

Sebelum vaksinasi ini, katanya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan harus menyiapkan langkah-langkah awal seperti pendaftaran penerima vaksin.

Dia menyarankan, vaksinasi itu bisa diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Lalu vaksin itu bisa diberikan juga ke tokoh masyarakat/agama, guru/tenaga pendidik, siswa/mahasiswa, PNS dan anggota legislatif. Dan yang paling utama, vaksin itu harus diberikan gratis," ujarnya.

Diketahui, pada 6 Desember 2020 lalu, Indonesia bahkan sudah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis dari rencana 40 juta dosis vaksin buatan perusahaan Cina, Sinovac. Namun, vaksin itu masih disimpan oleh Bio Farma.

Percepatan vaksinasi ini perlu dilakukan karena persentase kasus positif atau positive rate di Jakarta cukup tinggi, mencapai 12,1 persen. Selain itu, ucapnya, bed occupancy ratio rumah sakit Covid-19 per 20 Desember 2010 telah mencapai 85 persen. Dari 6663 tempat tidur isolasi, kini sudah ditempati 5691 pasien. Begitu pun dengan ruang ICU, dari 907 tempat tidur ICU telah terisi 722 pasien.

 

"Adanya libur natal dan tahun baru bisa mengakibatkan banyak orang bepergian ke luar Jakarta. Dari data yang dihimpun, pengguna jasa KAI pada 18-26 Desember 2020 mencapai 79.692 orang pergi keluar Jakarta. Lalu ada 483.072 kendaraan meninggalkan Jakarta selama kurun 23-25 Desember. Selain itu, jumlah penumpang pesawat udara meningkat hingga 20 persen pada bulan Desember dibanding bulan lalu dengan rata-rata 83-85 ribu penumpang," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membangun sense of crisis masyarakat bahwa pada kenyataannya, pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan. Dengan demikian, diharapkan kewaspadaan masyarakat kembali meningkat. 

"Lakukan pembatasan ketat terhadap kedatangan WNA dari negara yang telah melaporkan adanya kasus varian baru Covid-19. Juga diperlukan penambahan kapasitas rumah sakit dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dan Kementerian Kesehatan serta 9ervanyaj lokasi isolasi mandiri baik hotel, apartemen maupun rumah susun," tegasnya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah penyangga (Bodetabek) agar terjadi sinergitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

"Segera lakukan penyaluran BLT bagi warga rentan dan tidak mampu. Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan permudah pembelian kebutuhan pokok secara daring melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait," imbuhnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli