Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:14wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Di Tengah Heboh Korupsi Rumah DP Rp0, Anies: Alhamdulillah, PPOP Ragunan Tuntas, Levelnya Kelas Dunia

Senin, 08-Maret-2021 16:36

Anies Baswedan kunjungi PPOP Ragunan
Foto : Twitter/Anies Baswedan
Anies Baswedan kunjungi PPOP Ragunan
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di tengah isu dugaan korupsi pembelian tanah program rumah DP Rp0, Anies Baswedan memberi tahu progres revitalisasi pembangunan PPOP Ragunan yang telah tuntas.

"Alhamdulillah, revitalisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan kini telah tuntas, sebuah fasilitas yang levelnya kelas dunia. InsyaAllah dari PPOP Ragunan ini akan terus melahirkan atlet-atlet mumpuni Jakarta yang prestasinya juga mendunia," kata Anies melalui akun resminya, Senin (8/3/21).

Sementara sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (K-PMH) Habib Muannas Alaidid meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dan menjerat siapapun yang terafiliasi di dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan itu.

“Ayo kita pantau dan dorong KPK maksimal membongkar kasus ini,” kata Muannas kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Praktisi hukum ini menduga kuat bahwa ada semacam jaringan yang saling berkaitan di dalam kasus yang diduga menelan kerugian negara Rp 100 miliar itu.

“Saya berkeyakinan karena tidak mungkin tanpa melibatkan oknum DPRD bahkan Gubernur,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam tengah menyidik perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kasus tersebut adalah berkaitan dengan proyek pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program Rumah DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Dari 9 objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.

Kabar yang beredar bahwa dalam proses penyidikan kasus tanah ini, penyidik KPK rupanya telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan.

Selain Dirut PSJ, KPK juga sudah menetapkan tersangka kepada AR, TA dan PT AP selaku penjual tanah sebagai tersangka.

Di dalam perkara kasus tersebuy, KPK mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.2000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.

Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Dinukil Tribunrakyat.com, terkait sengkarut kasus markup pembelian tanah ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di rumah YC dan kantor pusat PSJ. Penggeledahan dilakukan pada Rabu (3/3) kemarin.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait dengan kasus tersebut.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto