Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:46wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Popularitas dan Elektabilitas Demokrat Diprediksi Bakal Melejit Pasca Keputusan Kemenkumham

Kamis, 01-April-2021 06:04

Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga
Foto : Istimewa
Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga mengatakan, keputusan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan penegasan bahwa Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diakui pemerintah.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu sudah diperkirakan sebelumnya mengingat kepengurusan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpinan Moeldoko sungguh-sungguh tidak sesuai dengan AD/ART dan UU Partai Politik.

"Jadi pemerintah sudah menegakkan hukum seadil-adilnya dan menepis isu adanya intervensi pemerintah," kata Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

Jamaluddin memprediksi, keputusan pemerintah itu akan membuat popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat makin tinggi. "Popularitas Partai Demokrat diperkirakan makin tinggi. Begitu pula elektabilitas partai berlambang mercy tersebut," ujarnya.

Selain soal keputusan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB, Jamaluddin juga berharap Partai Demokrat tetap menjadi oposisi agar di parlemen fungsi pengawasan tetap berjalan sehingga ada proses check and balance dalam demokrasi di Indonesia.

"Partai Demokrat diharapkan tetap sebagai partai oposisi yang berkoalisi dengan rakyat. Hal ini diperlukan agar di parlemen fungsi pengawasan tetap berjalan sehingga check and balance masih ada di Indonesia. Hal itu membuat optimisme bahwa demokrasi akan tetap  tumbuh subur di Indonesia," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memutuskan menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati