Netral English Netral Mandarin
banner paskah
02:02wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Polemik SKB 3 Menteri, TZ; Di Akhirat Semua SK Tak Membuat Allah Takut Mengadili

Kamis, 18-Februari-2021 13:45

Eks wasekjen MUI Tengku Zulkarnain.
Foto : Pinterest
Eks wasekjen MUI Tengku Zulkarnain.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ulama yang juga mantan pengurus MUI Tengku Zulkarnain memprotes penerapan SKB 3 menteri yang mengatur atribut seragam sekolah.

Dalam cuitannya di akun Twitternya, Tengku Zul mengatakan, pemberlakuan SKB 3 Menteri tak akan membawa kebaikan bagi akhlak siswi muslimah.

"Mau pakai SKB 3 Menteri, bahkan 30 Menteri, ditambah Peraturan Presiden, ditambah Piagam PBB sekalipun, kalau membolehkan buka aurat bagi Muslimah tidak akan membawa kebaikan sama sekali bagi akhlak siswi Muslimah," kata Tengku Zul dalam akun Twitternya.

Ia pun menegaskan, diakhirat surat keputusan atau SK tak membuat Allah Takut untuk mengadili.

"Dan, di akhirat semua SK itu tdk membuat Allah takut mengadili..," lanjutnya.

Sebelumnya Dewan Pimpinan MUI meminta pemerintah merevisi SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar itu, revisi diperlukan agar SKB 3 Menteri tersebut tidak memicu kegaduhan dan ketidakpastian hukum.

"Perlu ada revisi agar tidak menjadi polemik," bunyi pernyataan tersebut.

MUI menyatakan ketentuan dalam diktum SKB yang berpotensi memicu polemik, misalnya berkaitan dengan tidak boleh mewajibkan siswa dan atau tenaga pendidik di sekolah mengenakan atribut kekhasan agama tertentu.

MUI menilai, pernyataan ini mesti diberi ruang batas. Hal ini harus diperjelas bahwa aturan berlaku hanya pada pihak yang berbeda agama.

Seperti diketahui, SKB 3 Menteri itu ditandatangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Nadiem, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua.

"Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu.

Jika masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan kekhususan agama tertentu, pemerintah daerah atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 30 hari kerja sejak SKB ini diterbitkan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani