Netral English Netral Mandarin
banner paskah
10:11wib
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran kepala daerah untuk berhati-hati menghadapi potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang penugasan sebesar Rp1,27 triliun kepada perusahaan.
Polemik Pengajian di PT Pelni, Fadli: Wujud Islamophobia, Diskriminatif, Tak Boleh Dibiarkan!

Senin, 12-April-2021 19:00

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon
Foto : Istimewa
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon melontarkan kritik keras terhadap tindakan tindakan Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Kristia Budhyarto atau Kang Dede yang mencopot pejabatnya yang berencana menggelar kajian Ramadhan online bagi karyawan PT Pelni.

Menurutnya, tindakan Dede merupakan bentuk Islamophobia karena disertai dengan tuduhan radikalisme. Fadli mengatakan, tuduhan itu mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius.

Hal tersebut disampaikan Fadli dalam video berjudul 'Jangan biarkan ada fobia Islam di BUMN' yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (12/4/2021).

"Tindakan komisaris independen PT Pelni Persero Dede Kristia Budhyarto yang mencopot pejabat di perusahaannya hanya gara-gara pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan Islamofobia atau Fobia terhadap Islam atau semacam ketakutan terhadap Islam," kata Fadli.

"Sebab tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius. Sayangnya kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut," sambungnya.

Karena tidak adanya dasar dan konsekuensi dari tuduhan tersebut, lanjut Fadli, tentu akan menimbulkan pertanyaan soal siapa yang dimaksud radikal, apakah panitianya atau daftar narasumber yang akan mengisi kajian Ramadhan online itu.

"Saya membaca salah satu narasumber dalam kegiatan Ramadhan yang dibatalkan itu adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Apakah ia juga dianggap radikal? Atau apakah MUI dianggap sebagai sarang orang-orang radikal oleh komisaris independen PT Pelni?" tanya Fadli.

"Jika panitia yang dianggap radikal, apa dasar PT Pelni menganggap stafnya sendiri sebagai radikal? Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal? Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum kalau itu melanggar hukum, kenapa hanya dipindahkan?. Ini yang membuat orang mempertanyakan dasar tuduhan tersebut," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, tuduhan radikal tanpa dasar yang jelas merupakan wujud nyata dari sikap Islamofobia. "Jadi penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata dari sikap Islamofobia, dan sikap ini justru merupakan satu sikap yang diskriminatif," ucap Fadli.

Ironisnya, tambah Fadli, Islamofobia ini justru terjadi di Perusahaan Negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik. "Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukan pejabat-pejabat BUMN saat ini. Sikap Islamofobia semacam itu tak boleh dibiarkan," tegasnya.

Untuk itu, Fadli mendesak Menteri BUMN Erick Thohir supaya menegur komisaris tersebut karena tindakannya bisa memancing reaksi negatif yang tidak diharapkan.

"Sebagai Wakil pemerintah di BUMN, seorang komisaris mestinya dibekali dengan attitude sebagai pejabat publik sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum," pungkasnya.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli