Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:16wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
PKS Sebut Tak Ada Pelanggaran di Pasar Muammalah, FH: Ngawur, Sudah Jelas itu Melanggar UU Tentang Mata Uang

Kamis, 04-Februari-2021 21:31

Politisi Ferdinand Hutahaean (FH)
Foto : Twitter
Politisi Ferdinand Hutahaean (FH)
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengenai kasus Pasar Muammalah Depok sangat ngawur. Sebelumnya, Bukhori menyebut tidak ada pelanggaran dalam kasus Pasar Muammalah di Depok meski telah memakai Dinar dan Dirham sebagai mata uang.

Padahal, kata Ferdinand, sudah jelas bahwa mata uang resmi di Indonesia adalah Rupiah sehingga dengan menggunakan Dirham maka telah melanggar UU tentang mata uang.

“Sudah jelas Dinar dan Dirham digunakab menghargai barang, artinya barang dibeli dengan harha ukuran Dinar dan Dirham. Dgn denikian maka telah terjadi transaksu jual beli menggunakan mata uang asing dan itu melanggar UU tth mata uang.

Inj orh PKS ngawur,” tulis Ferdinand di akun Twitternya, Kamis (4/2/2021).

Sementara menurut Bukhori yang dilakukan di Pasar Muammalah tak ubahnya seperti jual beli emas di Antam.

"Menurut yang saya ketahui, apa yang dilakukan Pasar Muamalah bukan menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang, tetapi tak ubahnya seperti jual beli emas, seperti antam. Jadi sistemnya barter emas dengan perak atau sebaliknya. Jika demikian halnya maka tidak ada aturan regulasi apalagi UU yang dilanggar," kata Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Bukhori mengatakan transaksi yang dilakukan di Pasar Muamalah bukan melakukan mata uang pengganti selain Rupiah. Dia menilai masyarakat ingin memiliki emas sebagai bentuk kekayaan.

"Kecuali kalau apa yang di-share oleh Pasar Muamalah itu suatu mata uang pengganti Rupiah atau mata uang lain selain Rupiah. Saya melihat dasarnya itu agar masyarakat kecil di Indonesia memiliki koin-koin emas atau perak sebagai bentuk kekayaan, bukan sebagai mata uang. Dengan demikian tidak ada yang dilanggar," katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengkhawatirkan adanya pihak yang tidak menginginkan masyarakat Indonesia memiliki emas. Dia mengatakan memiliki emas adalah salah satu upaya pertahanan ekonomi.

"Saya khawatir ada pihak-pihak yang tidak menginginkan masyarakat Indonesia memiliki emas yang banyak sebagai kekayaan yang tetap, dan dapat menjadi pertahanan ekonomi dalam negeri yang kokoh," jelasnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Nazaruli