Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:29wib
KontraS menyatakan selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik. Pemerintah Nepal tengah kelabakan karena jumlah kasus infeksi virus corona di negara itu melonjak 57 kali lipat, akibat penyebaran virus jenis mutasi dari India.
PKS-PPP Gulirkan Wacana Koalisi Partai Islam, Akademisi: Bakal Pengaruhi Politik Hukum Islam di Indonesia

Jumat, 16-April-2021 12:21

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Foto : Japos
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai, wacana koalisi partai politik berhaluan Islam yang digulirkan oleh PPP dan PKS potensial memberi pengaruh dalam politik hukum Islam khususnya di DPR.

"Koalisi partai Islam yang basisnya pada nilai atau value keislaman maka akan memberi dampak pada kebijakan politik hukum Islam di Indonesia," ujar Tholabi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Menurutnya, tanpa ikatan koalisi antarpartai Islam, dalam kenyataannya kerjasama politik dalam pembentukan kebijakan publik yang bernuansa norma hukum Islam secara alamiah terbentuk.

"Seperti saat menanggapi lampiran PP No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya terkait dengan investasi minuman keras, fraksi-fraksi Islam secara kompak menolak, padahal tidak ada ikatan kerjasama politik," ujar Tholabi.

Tholabi melanjutkan, secara teoretis jika kerjasama politik terajut maka akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan hukum yang bernuanasa Islam melalui DPR.

"Teorinya, jika kerjasama politik antarpartai Islam terajut maka akan memberi dampak signifikan dalam penyusunan legislasi yang dilandasi spirit Islam atau hukum Islam," ungkapnya.

Ia menyebutkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dilandasi spirit Islam  dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021 seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh Agama, dan Simbol Agama secara teoritis akan mudah dibahas dan disahkan.

"Namun kembali pada kreativitas dan komunikasi politik fraksi Islam di DPR," papar Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu.

Bagian lain, Tholabi mengingatkan kerjasama politik yang diikat oleh ikatan keislaman harus tetap mengusung isu universal, sebagaimana tertuang dalam tujuan adanya syariat atau maqashid al-syariah.

"Islam itu mendorong keadilan atau 'adalah, persamaan atau al-musawah, kebebasan atau al-hurriyah, dan kemanusiaan. Prinsip universal ini harus tetap menjadi pedoman. Dengan demikian, tidak mesti kerjasama pada RUU yang bernuansa Islam saja, tapi semua produk UU harus dilandasi nilai keislaman yang universal itu," pungkas Tholabi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli