Netral English Netral Mandarin
14:10wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
PKS Ingin UU ITE Direvisi, Eko: Lucu, Dulu Tifatul Jadi Menkominfo Ngapain Aja?

Jumat, 12-Februari-2021 08:15

Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
Foto : Riaunews
Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyindir Mardani Ali Sera, Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan adanya revisi UU ITE jika ingin masyarakat lebih aktif memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo.  Menurut Eko, teriakan Mardani seperti orang melucu karena dulu saat rekan separtainya, Tifatul Sembiring jad Menkominfo, tidak ada tuntutan seperti itu.

“Tifatul Sembiring pernah jadi Menkominfo. Sekarang rekan separtainya teriak-teriak soal UU ITE.

Saya juga gak sepakat dengan banyak pasal dari UU ITE. Tapi, kalau anggota DPR dari PKS yang teriak, kesannya lucu.

Dulu jadi Menkominfo ngapain aja?” tulis Eko di akun Twitternya, Jumat (12/2/2021).

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat kenyataannya bahwa masyarakat semakin takut dalam berpendapat. Apalagi menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Hal ini dikatakan Mardani setelah Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik agar menjadi bagian dari terwujudnya pelayanan publik yang baik.

“Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (10/2).

Anggota Komisi II DPR ini juga mendorong supaya adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu karena banyak pasal karet yang membuat masyarakat takut mengungkapkan kritikannya.

“Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet,” katanya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati