Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:24wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Penjelasan Mahfud MD Soal BLBI: Pemerintah Akan Buru Aset BLBI Kurang Lebih Rp108 Triliun

Jumat, 09-April-2021 09:41

Menkopolhukam
Foto : Istimewa
Menkopolhukam
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kalau kasus Surat Penghetian penyidikan (SP3) BLBI dengan terdakwa Syamsul Nursalim bikin riuh. Namun, hal itu tak menghilangkan pemburuan aset BLBI lebih dari Rp 108 triliun.

"Rilis SP3 oleh KPK utk Samsul Nursalim & Itjih dlm kasus BLBI (Konpres KPK tgl 1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adl konsekuensi dari vonis MA bhw kasus itu bkn pidana. Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset2 krn hutang perdata terkait BLBI yg jumlahnya lbh dari   Rp 108 T," tulisnya seperti dilansir di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Mahfud menambahkan vonis para tersangka merupakan tak masuk ranah pidana. Maka dari itu, pemburuan harta yang menyangkut BLBI bakal terus dikejar.

"Mari diingat, Samsul N dan Itjih dijadikan Tersangka oleh KPK bersama ex Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST). ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 thn plus denda 700 jt dan diperberat oleh PT menjadi 15 thn plus denda 1M. Tp MA membebaskan ST dgn vonis, kss itu bkn pidana," tulisnya lagi.

Terakir, kata Mahfud KPK mengajukan PK atas vonis MA yg membebaskan ST tgl 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul N - Itjih ikut kepas dari status TSK krn perkaranya adl 1 paket dgn ST (dilakukan bersama). Tgl 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Kepres. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati