Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:42wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
Pengamat: Stop Wacana Presiden 3 Periode! Ini Saatnya Demokrat Bersama Rakyat Lawan Oligarki

Minggu, 21-Februari-2021 03:00

Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga
Foto : Pajak online
Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, ada pihak yang mewacanakan jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menilai, pihak yang mewacanakan itu berpikir pragmatis hanya karena ambisi untuk memajukan kembali jagoannya di Pilpres 2024 mendatang. 

"Wacana ini terkesan konyol yang ditiupkan para petualang politik. Pihak-pihak yang mewacanakan itu terlihat berpikir sangat pragmatis. Motifnya agar dapat memajukan kembali jagoannya pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2021). 

Pola pikir semacam ini, lanjut Jamiluddin, tentu dapat merusak demokrasi di Indonesia. Sistem yang sudah dibangun coba dirusak oleh segelintir orang yang hanya mementingkan kekuasaan untuk keuntungan kelompoknya.

"Mereka ingin mempertahankan status quo agar keuntungan politik dan ekonomi tetap dalam genggaman kelompoknya. Dengan memperpanjang masa jabatan presiden, tentu akan memudahkan bagi mereka mengumpulkan pundi-pundi kekayaan," ujarnya. 

Menurut Jamiluddin, para oligarki akan menggunakan cara-cara yang terkesan demokratis dan konstitusional untuk membentuk pendapat umum guna mendorong perubahan masa jabatan presiden. 

Padahal, jelas Jamiluddin, UUD sudah membatasi presiden hanya menjabat dua periode. Hal ini sudah pasti diketahui oleh pihak-pihak yang memunculkan wacana tersebut. 

"Namun karena ambisi politik jangka pendek, mereka tetap saja berkeinginan agar UUD diamandemen. Melalui amandemen, mereka mengharapkan keinginan presiden menjabat tiga periode dapat terwujud," terangnya. 

Karena itu, Jamiluddin menyebut bahwa pihak-pihak pro demokrasi harus bersatu menentang pihak-pihak yang  mewacanakan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Partai Demokrat kiranya dapat bersama pihak-pihak pro demokrasi untuk menyetop ambisi para oligarki. Kini saatnya Partai Demokrat mewujudkan koalisi dengan rakyat," ungkapnya. 

"Hanya bersama rakyat, para oligarki dapat dilawan. Bersama rakyat kelanggengan demokrasi dapat dijaga di negeri tercinta," tutup Jamiluddin. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli