Netral English Netral Mandarin
banner paskah
17:06wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Pengamat Sebut Pendukung AHY Bisa Marah Besar Jika Negara Biarkan KLB PD Tetap Digelar

Jumat, 05-Maret-2021 16:40

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga
Foto : Istimewa
Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beredar kabar sejumlah pendiri dan kader senior yang tak lagi aktif di Partai Demokrat (PD) akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PD di salah satu hotel di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

KLB Partai Demokrat rencananya digelar 5-7 Maret 2021 ini bakal menentukan ketua umum (ketum) untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan isunya KLB yang diklaim bakal dihadiri 1.200 peserta ini diperkirakan memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Mengomentari hal itu, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menilai, sepak terjang para senior itutentu sulit dipercaya dapat melaksanakan KLB dalam waktu singkat. Keraguan itu muncul mengingat ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk terselenggaranya KLB.

Dijelaskannya, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC yang disetujui oleh Majelis Partai.

"Para senior yang sudah dipecat itu dipastikan tidak dapat memenuhi persyaratan KLB. Sebab, hampir semua DPD dan DPC sudah berikrar setia kepada AHY," kata Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3/2021).

"Karena itu, pelaksanaan KLB yang akan dilaksanakan di Sibolangit sudah dapat dipastikan tidak  sesuai AD/ART Partai Demokrat," ujarnya.

Kalau KLB tetap dapat digelar, lanjut Jamaluddin, maka dugaan adanya intervensi dari eksternal khususnya yang memiliki kekuasaan tampaknya bukanlah isapan jempol.

"Aroma intervensi itu semakin merebak dengan adanya pernyataan Darmizal bahwa Moeldoko akan menggantikan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat pada KLB tersebut," imbuhnya.

Menurut Jamaluddin, akan aneh jika KLB mengusung Moeldoko sebagai calon terkuat ketua umum. Sebab, hasil survei menunjukkan elektabilitas Moeldoko sangat rendah dan jauh dibawa AHY. Disini jelas terjadi kontralogika dalam pelaksanaan KLB.

"Kalau Moeldoko jadi calon kuat ketua umum Partai Demokrat, tentu akan membuat masyarakat menduga intervensi kekuasaan nyata adanya. Intervensi ini juga yang diduga membuat panitia dalam waktu singkat akan dapat mendatangkan 1200 peserta ke Sibolangit untuk menghadiri KLB," jelasnya.

Ditambahkannya, kalau praktik politik seperti itu tetap dibiarkan, maka partai politik akan kehilangan kemandiriannya. Partai politik yang tidak dikehendaki akan dengan muda diintervensi dan dikuasai. Hal ini jelas akan membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Karena itu, Jamaluddin menyebut, negara harus hadir melindungi partai politik dari intervensi kekuasaan, khususnya petualang politik yang menghalalkan semua cara.

"Saatnya Presiden Jokowi menertibkan para petualang politik. Sebab kalau mereka ini dibiarkan, stabilitas politik nasional akan terganggu," tuturnya.

Lebih jauh, Jamaluddin berpendapat, jika negara membiarkan KLB tetap berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan pendukung AHY akan marah. Apalagi, kalau pemerintah sampai menyetujui ketua umum hasil KLB.

"Tidak menutup kemungkinan kader Partai Demokrat pendukung AHY akan marah besar bila negara membiarkan KLB tetap berlangsung. Apalagi kalau pemerintah menyetujui ketua umum hasil KLB, gejolaknya akan membesar dan dalam jangka panjang," ungkapnya.

"Ini tentu tidak dikehendaki mengingat bangsa ini butuh stabilitas untuk menangani Covid-19," pungkas Jamaluddin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati