Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:07wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
Pengamat: Ketum Demokrat Versi KLB Sebaiknya Mundur dari Jabatan Publik

Selasa, 16-Maret-2021 20:41

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing
Foto : Istimewa
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Moeldoko, untuk mundur dari semua jabatan publik agar bisa fokus mengurus partai yang baru dipimpinnya.

Diketahui, selain menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Barat, Moeldoko juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Selain strategis untuk menjadi Capres atau Cawapres 2024, jabatan Ketum Demokrat versi KLB masih dan sangat menyita waktu, tenaga, pikiran dan terlebih membutuhkan pengorbanan yang luar biasa," kata Emrus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).

"Karena itu, alangkah bijaknya jika Ketum versi KLB mundur dari semua jabatan publik untuk fokus mengurus berbagai hal terkait partai yang baru dipimpinnya yang masih terbelit berbagai masalah dan atau dinamika politik, baik dari di internal produk KLB, maupun dari eksternal, yang mereka sebut sebagai pemimpin demisioner," sambungnya.

Emrus mengatakan, sampai saat ini, interaksi antara kubu faksi KLB (FKLB) dengan kubu faksi Legal Formal (FLF) Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memanas, dimana para pihak masih tetap berupaya  menguasai 'pertempuran' politik agar salah satu pihak tereliminasi di ruang- ruang publik politik.

"Salah satu awal bentuk kemenangan, FKLB harus berusaha dan bekerja keras agar memperoleh dan memiliki pengakuan legal formal ke depan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Untuk itu, menurut Emrus, FKLB harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham untuk kemungkinan mendapat legal formal.

"Harus dikerjakan serius, fokus, teliti dan cermat. Jadi, jangan dilakukan dengan paruh waktu dan setengah hati, karena dapat menimbulkan masalah baru yang dampaknya bisa lebih besar bagi mereka yang berada di internal bentukan KLB," paparnya.

"Semua persyaratan harus  berdasarkan fakta, data, bukti yang valid dan bangunan narasi argumentasi yang kuat agar lebih besar kemungkinan mendapat pengesahan legal formal," jelas Emrus.

Selain itu, Emrus menyebut, dengan persyaratan yang sangat absah dari aspek argumentasi hukum, dipastikan lebih  menciptakan rasa aman untuk semua pihak, terutama bagi ketum versi KLB ke depan.

"Sebab, tidak satupun yang tahu suatu saat kelak ke depan ada seseorang atau sekelompok orang mempermasalahkan keberadaan persyaratan tersebut di internal bentukan KLB, sebagaimana saat ini terjadi yaitu saling membuka kelemahan di antara para pihak yang berselisih. Ini harus diantisipasi oleh Ketum Demokrat versi KLB kemungkinan ke depan," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Emrus, jika Ketum tidak mengerjakan dengan mencurahkan semua kemamampuan sehingga FKLB tidak memperoleh legal formal, maka Ketum dan para elitnya akan mendapat permasalahan dalam bentuk citra tidak menguntungkan di mata publik luas.

"Akibatnya, dari aspek komunikasi pemasaran politik, personal branding mereka sulit didongkrak dalam perjalanan karir politiknya ke depan," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli