Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:04wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Lucy: Keadilan Masih Ada di Negeri Tercinta

Kamis, 01-April-2021 06:25

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari
Foto : Istimewa
DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya mengapresiasi keputusan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat periode hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko.

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari, usai pemerintah memutuskan menolak Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang pada Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan pulih. Masyarakat akan menilai pemerintah melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya.

Dengan tegaknya hukum, lanjut Lucy, akan membuat jerah para petualang politik untuk ikut campur partai orang lain. "Keputusan pemerintah ini juga menjadi pelajaran bagi kader partai untuk tidak mudah mengajak pihak luar cawe-cawe di partainya," tegas Anggota Komisi IX DPR itu.

Lebih jauh, Lucy mengajak semua kader menjaga soliditas demi jayanya Partai Demokrat dengan tetap berkoalisi dengan rakyat. "Kerja-kerja politik harus diteruskan sebagai wujud bakti Partai Demokrat kepada rakyat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menyebut, pihaknya menolak permohonan pengesahan KLB Deli Serdang setelah melakukan pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, dan hasilnya masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

"Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC," ujar Yasonna.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati