Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:05wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Pemerintah Tak Pernah Intervensi Urusan Internal Parpol, Mahfud: Resiko Jika Dianggap Cuci Tangan

Sabtu, 06-Maret-2021 12:52

Menkopolhukam Mahfud MD
Foto : dpr.go
Menkopolhukam Mahfud MD
30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah sejauh ini tak pernah ikut mencampuri urusan internal partai politik. Sebab, selama menghormati independensi partai itu sendiri. 

Hal itu diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi kisruh Partai Demokrat melalui akun resmi twitternya @mohmahfudmd seperti dilansir Jakarta, Sabtu (6/3/2021). 

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," tulisnya. 

Mahfud menilai kalau kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat bakal didaftarkan ke Kemenkumham. Maka dari itu, kata Mahfud pihaknya bakal meneliti secara hukum. 

Namun, lanjut Mahfud tentu saja keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Tentunya hasil akhir akan diputuskan oleh pengadilan. 

"Kasus KLB PD baru akan jd masalah hukum jika hsl KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD," tulisnya lagi.  

Reporter : PD Djuarno
Editor : Taat Ujianto