Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:43wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
 Pemerintah Klaim Landas Kontinen Seluas Dua Kali Pulau Jawa di Barat Daya Sumatera 

Selasa, 29-December-2020 10:00

Ilustrasi dasar laut
Foto : Istimewa
Ilustrasi dasar laut
16

NEW YORK, NETRALNEWS.COM - Pemerintah RI diwakili oleh Duta Besar Triansyah Djani selaku Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, secara resmi telah menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen (dasar laut) Indonesia di luar 200 mil laut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Senin (28/12/2020) pukul 11.00 waktu New York.

Secara spesifik, submisi Indonesia mencakup area seluas 211.397,7 km2 di barat daya Pulau Sumatera pada Investigator Fracture Zone dan Wharton Fossil Region.

Penyampaian dokumen submisi tersebut adalah proses penting bagi perjuangan Indonesia dalam memperluas wilayah yurisdiksi di dasar laut. Klaim tersebut kemudian  harus  dibuktikan secara teknis dan hukum di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa / the United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf (UN-CLCS).

Jika klaim tersebut dapat diterima,  maka wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia akan bertambah luas sekitar hampir 2 kali Pulau Jawa atau lebih luas dari Pulau Sulawesi.

Penyampaian submisi merupakan pembuktian bahwa meskipun dalam kondisi pandemi selama tahun 2020, tim nasional tetap bekerja secara optimal dan berhasil menyelesaikan desktop study, survei batimetri, dan penyusunan seluruh dokumen lengkap submisi Pemerintah Indonesia untuk segmen barat daya Sumatera ini.

Dasar Hukum Submisi

Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982).

Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil laut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL.

Indonesia bukan baru pertama kali mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut. Tahun 2008, Indonesia pertama kali mengajukan klaim perluasan landas kontinen di wilayah Barat Provinsi Aceh dan telah menerima rekomendasi PBB yang menambahkan wilayah dasar laut seluas 4.209 km2 (seluas Pulau Madura).

Hal ini dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Tim Nasional, pada tahun 2018 yang mengajukan klaim perluasan landas kontinen di wilayah utara Papua seluas 196.568,9 km2 (seluas lebih dari Pulau Sulawesi/Britania Raya).

Pembuktian Kemampuan Indonesia

Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing.

Sebagai informasi, penyusunan dokumen submisi membutuhkan berbagai data dasar laut dalam, dan interpretasi baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Sebagian besar negara berkembang atau bahkan negara maju yang telah melakukan submisi pasti mendapat bantuan dari para pakar internasional ataupun pakar yang disediakan oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

Indonesia mampu melaksanakan semuanya secara mandiri dengan personel berbagai latar belakang keilmuan dan peralatan yang dimiliki nasional. Submisi ini merupakan sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia. 

Dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen dapat diakses melalui kanal resmi United Nations dalam tautan berikut: https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_idn2_88_2020.htm 

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Irawan HP